RADARBEKASI.ID, BEKASI – Para guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, menilai Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja tidak punya itikad baik sebagai kepala daerah.
Sebab, meski Eka sudah berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, namun pria yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi enggan untuk menemui para guru honorer saat melakukan unjuk rasa.
“Pak Eka yang terhormat tidak punya itikad baik untuk bertemu dengan kami. Padahal kami ini guru yang bertugas memberikan ilmu dan mencerdaskan generasi anak bangsa,” ujar sang orator di atas podium saat melakukan aksi di depan pintu gerbang Kantor Pemkab Bekasi, Rabu (15/7).
Sementara Ketua Kooordinator Daerah FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana menyesalkan sikap Eka yang tidak mau menemui, walaupun kendaraan dinas bupati telah melintas di depan para guru yang sedang memperjuangkan nasibnya. Ia sangat menyayangkan sekali, kendaraan dinas bupati tersebut tidak mau berhenti.
“Kami mengetahui jika kendaraan dinas Pak Eka melintas. Tapi kenapa tidak mau menemui kami yang sedang berjuang?,” kritik Andi.
Padahal, kata Andi, apa yang menjadi tuntutan para guru honorer sudah menjadi komitmen Eka selaku kepala daerah. Meskipun pada akhirnya komitmen yang sudah disepakati telah diingkari.
“Jadi kami menilai Pak Eka ini adalah pemimpin yang tidak punya itikad baik dan orang suka ingkar janji,” beber Andi sekaligus menyampaikan pihaknya akan terus melakukan aksi unjuk rasa demi kepentingan para guru honorer yang mempunyai amanah untuk mencerdaskan anak didik bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menyarankan, bupati harus berani menghadapi para guru honorer.
“Kalau ada masalah terkait beban anggaran serta regulasi, alangkah baiknya bupati menemui mereka (guru honorer,Red) terlebih dahulu dan duduk bareng bicara dari hati ke hati. Sebab, guru honorer ini kan kerjanya mulia, yakni sebagai pendidik dan mencerdaskan anak bangsa,” terang Nuh.
Sebelumnya diberitakan, ratusan guru honorer menuding Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, ingkar janji.
Sehingga, para guru honorer tersebut kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Selasa (14/7).
Mereka menilai, poin empat dan lima dalam petikan Surat Keputusan (SK) Kadisdik Kabupaten Bekasi Nomor 800/01/Unpeg-Disdik/2020 tentang penugasan guru dan tenaga kependidikan Non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.
Sekadar diketahui, lima poin yang tercatat pada SK berkenaan dengan berakhirnya karir honorer, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melanggar perjanjian kerja, tidak dilakukan perjanjian kerja kembali, dan lima jabatan itu akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Adapun Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Heri Herlangga menuturkan, poin 4 dan 5 pada SK Kadisdik Kabupaten Bekasi Nomor 800/01/Unpeg-Disdik/2020 tentang penugasan guru dan tenaga kependidikan Non-ASN, itu suatu pijakan untuk menghindari perbuatan tercela para oknum guru.
“Jadi sebenarnya, hal tersebut untuk kepentingan para guru honorer, dan regulasi untuk mengatur pijakan dalam pelaksanaan,” ucap Heri berkilah. (and)
