BekasiBerita Utama

Partisipasi Sekolah Terancam Turun

Illustrasi SD
Illustrasi Siswa SD

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Angka partisipasi sekolah di Kota Bekasi terancam turun pada tahun ini. Pasalnya, ribuan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, juga tidak meneruskan pendidikannya ke sekolah swasta. Kondisi ini diketahui adanya ribuan bangku kosong di sekolah swasta pada tahun ajaran baru 2020/2021.

Pada tahun ini, lulusan siswa tingkat sekolah dasar tercatat 41.591 siswa. Sementara, daya tampung sekolah menengah pertama negeri 11.934 siswa, tersisa 29.934 siswa yang bisa diserap oleh sekolah swasta. Hadirnya ribuan bangku kosong ini mengancam angka partisipasi sekolah Kota Bekasi.

Di sisi lain, sekolah swasta mencatat kekosongan kursi pada tingkat menengah pertama sebanyak 2.380 kursi. Secara keseluruhan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas bangku kosong mencapai 10.455.

Sederet angka perbandingan antara siswa lulus dan daya tampung di jenjang selanjutnya dinilai akan mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bekasi. Semakin tinggi APM di satu wilayah, memberikan informasi semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di satu jenjang pendidikan atau tidak tertunda.

Data statistik tahun 2020 ini menunjukkan penurunan APM di semua jenjang sekolah. Pada sekolah dasar, APM tahun 2018 tercatat 98,93 persen, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 98,72 persen. Pada tingkat menengah pertama, APM tahun 2018 tercatat 84,98 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 84,16 persen. Hal serupa juga terjadi pada tingkat menengah atas, tahun 2019 APM tercatat 71,04, sementara 2019 menjadi 70,37 persen.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku telah melakukan rapat bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Dewan Pendidikan, hingga Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mengenai kekosongan puluhan ribu kursi di sekolah.

Rapat tersebut awalnya membahas kekhawatiran sekolah swasta akan penambahan rombel di sekolah negeri, padahal dari jumlah kuota yang dimiliki oleh SMP Negeri, masih tersisa 80 persen dari jumlah lulusan sekolah dasar. Rahmat juga mengaku belum mengetahui mengapa didapati puluhan ribu bangku kosong.

Kondisi ekonomi siswa yang tidak berhasil lolos di sekolah negeri, dinilai menjadi salah satu penyebabnya, sehingga masih banyak bagku kosong di sekolah swasta lantaran situasi pandemi Covid-19 ini. Sejalan dengan penambahan keluarga miskin di Kota Bekasi akibat pandemi Covid-19 mencapai separuh dari total KK di Kota Bekasi.

“Nah itu sekarang kemana (lulusan SD) sementara itu harusnya ada swasta yang banyak, atau ada eksodus (pindah tempat tinggal) tapi ya ga mungkin ya kan,” ungkapnya saat dijumpai, Rabu (22/7).

Saat ini disampaikan Rahmat, Dinas Pendidikan bersama dengan BMPS tengah menyisir siswa yang tidak sekolah lantaran alasan ekonomi. Rahmat justru berpendapat dalam situasi pandemi ini, tidak perlu dilakukan proses PPDB, melainkan penyisiran kepada siswa tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

Opsi selanjutnya yang bisa dilakukan untuk meringankan biaya sekolah siswa tidak mampu dengan menggunakan dana bos pemerintah pusat dengan dana bos pemerintah daerah. Hingga saat ini belum ada titik temu antara Disdik Kota Bekasi, BMPS, dengan Dewan Pendidikan terkait dengan biaya lain-lain di sekolah swasta yang harus dikeluarkan oleh siswa.

“Nanti dia (tahun depan) masuk lagi berarti kan udah rugi satu tahun, kalau di rugi satu tahu kan berarti memotong generasi satu tahun. Generasi tidak bisa sekolah satu tahun, kalau jumlahnya banyak kan?, seumpama jumlahnya 10 ribu yang harusnya tiga tahun kedepan selesai, ini (siswa yang tidak sekolah) 4 tahun kedepan, menunda,” tukasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Kota Bekasi, Imam Kobul Yahya menilai tahun ini akibat pandemi, pendidikan ikut terpuruk, terlebih sekolah-sekolah swasta yang mengandalkan hidup dari biaya pendidikan siswa. Berdasarkan hitungannya, presentase putus sekolah di Kota Bekasi diangka 2 sampai 3 persen untuk semua jenjang pendidikan, diprediksi naik tahun ini.”Pandemi ini perkiraan naik 1 sampai 2 persen,” ungkapnya.

Pada jenjang menengah atas, angka putus sekolah diprediksi lebih tinggi, mendekati lima persen, tingkat menengah pertama 3 persen, sementara sekolah dasar 2 persen. Dirinya meminta untuk dilakukan penyisiran anak usia sekolah yang berada di setiap sekolah di semua jenjang. Pada masa pandemi ini, diprediksi 30 persen siswa usia sekolah kesulitan biaya pendidikan awal tahun.

” Iya (partisipasi pendidikan mengalami penurunan jika dibiarkan), makanya harus ada solusi bayaran di pandemi Covid-19. APM terganggu, APK tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) bersama BMPS Kota Bekasi akan melakukan penyisiran siswa miskin mulai hari ini. Penyisiran melibatkan Kelurahan, Kecamatan, RW dan pengurus RT.“Ya, rencananya mulai besok, (hari ini) kita akan menelurusi siswa miskin di Kota Bekasi,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie, Rabu (22/7).

Menurutnya, tersisanya sekitar 10 ribu lebih bangku kosong di sekolah swasta disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yakni keterbatasan biaya pendidikan. ”Pandemi ini yang menjadi faktor utama masyarakat memilih untuk tidak terlebih dulu menyekolahkan anaknya. Ya, jadi faktor ekonomi penyebabnya,” ujarnya.

Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly mengaku akan mendata jumlah siswa yang harus disalurkan kepada sejumlah sekolah di lingkungan terdekatnya. Karena data Dapodik dan data penerima bantuan siswa akan ditutup dan diserahkan pada Agustus 2020 untuk segera diproses.

“Pemerintah sih memberikan waktunya 3 hari untuk menuntaskan program penelusuran ini, semoga saja berjalan dengan lancar dan kita bisa menekan angka putus sekolah diKota Bekasi,” tukasnya. (sur/dew)

Related Articles

Back to top button