RADARBEKASI.ID, BEKASI – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan Kabupaten Bekasi belum menyentuh angka 50 persen dari total anggaran yang telah dirumuskan awal tahun. Beberapa faktor yang melatar belakangi rendahnya serapan APBD hingga triwulan ketiga ini diantaranya kegiatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan refocusing anggaran pada masa pandemi Covid-19.
Memasuki September 2020, Presiden Joko Widodo meminta anggaran belanja daerah dapat segera digunakan untuk mendorong pergerakan ekonomi. Percepatan realisasi anggaran belanja daerah ini ditekankan dalam pengarahan presiden kepada para gubernur dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (1/9) lalu.
Hingga 27 Agustus 2020 lalu, data rata-rata nasional realisasi belanja APBD provinsi masih diangka 44,74 persen. Sementara di tingkat kabupaten dan kota baru mencapai 48,8 persen. Total serapan anggaran Kota dan Kabupaten Bekasi masih di bawah rata-rata nasional realisasi belanja APBD kabupaten dan kota. Kabupaten Bekasi mencatat total APBD yang terserap diangka 43,16 persen, sementara Kota Bekasi sedikit di atasnya 44,50 persen.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Amsiyah merinci total anggaran yang terserap hingga saat ini Rp2,3 triliun dari total target Rp5,2 triliun. Serapan anggaran tertinggi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 67,42 persen, terendah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi sebesar 20,1 persen.
“Karena kan dia kebanyakan (pekerjaan) infrastruktur, biasanya (puncak realisasi) triwulan tiga atau triwulan empat, belum selesai,” katanya saat dijumpai oleh Radar Bekasi, Senin (7/9).
Tahun ini, memasuki masa pandemi Covid-19, anggaran terfokus pada penanganan Covid-19 melalui refocusing anggaran yang telah dilakukan. Saat ini realisasi belanja tidak langsung tercatat Rp1.312.033.230.553 atau 54,79 persen. Sementara belanja langsung Rp1 triliun atau 35,77 persen.
Selama pandemi, pihaknya melakukan pengaturan terhadap pengeluaran daerah, dilihat dari sisi prioritas anggaran yang harus dicairkan segera dengan mempertimbangkan pendapatan daerah selama masa pandemi.
“Setiap bulan kita atur mana yang menjadi prioritas untuk dicairkan, jadi pengeluaran kita itu terkendali, keseimbangan fiskal kita atur, jangan sampai mereka beramai-ramai mengajukan pencairan tapi uangnya tidak ada,” paparnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengaku baru menerima laporan realisasi anggaran pada semester satu 2020. Laporan tersebut akan segera dipelajari oleh Badan Anggaran (Banggar) untuk memperkirakan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada sisa tahun anggaran tahun ini.
Dalam penyusunan APBD perubahan, disebut cukup banyak perubahan. Diantaranya pada perubahan pendapatan menjadi Rp5,1 triliun dari Rp6,5 triliun pada awal tahun. Perubahan pendapatan ini dipastikan akan merubah struktur belanja daerah.
Perubahan APBD sementara ini belanja yang menjadi fokus pemerintah daerah diantaranya belanja kesehatan, dan perbaikan kondisi perekonomian, termasuk didalamnya jaring pengaman sosial masyarakat dan UMKM. Saat ini Banggar DPRD Kota Bekasi masih membahas susunan kegiatan yang perlu dilakukan pengurangan anggaran, bahkan tidak dilakukan sama sekali dalam masa pandemi.
“Belum tahu (kegiatan yang terancam tidak bisa dilakukan), karena baru dapat sekarang. Belum dibahas, tapi ini yang pasti dalam waktu dekat Banggar akan fokuskan dulu perubahannya, kemudian RAPBDnya ditetapkan,” terang Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman Joewono Putro.
Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Jumhana Luthfi menjelaskan serapan anggaran diakui tidak maksimal lantaran beberapa kegiatan yang telah dirancang tidak bisa dilakukan. Ia mencatat setidaknya 50 persen anggaran dilakukan refocusing.”Nanti setelah ada penyesuaian (target serapan APBD dengan jumlah kegiatan yang dilakukan) dari pada target kinerja dengan realisasi bisa naik,” ungkapnya.
Menurut Jumhana, ditargetkan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Disperkimtan realisasi terlaksana 100 persen. Realisasi penerimaan daerah Kota Bekasi tercatat hingga akhir Agustus lalu diangka 55,02 persen atau Rp2,883 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Dari sektor PAD yang telah terealisasi sebesar Rp1,271 triliun dari target PAD tahun ini sebesar Rp2.095 triliun.
Pendapatan dari sektor PAD didominasi oleh pajak daerah, Pemerintah Kota Bekasi masih harus mengejar sisa target Rp546,3 miliar, sementara yang telah terealisasi Rp977,9 miliar. Sektor retribusi terealisasi Rp45 miliar dari target Rp82,3 miliar. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat Rp183,5 miliar dari target Rp350 miliar.
Sedangkan penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan Rp1,103 triliun dari target Rp1.597 triliun. Sementara penerimaan lain-lain yang sah Rp509,7 triliun dari target Rp1.548 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriyadi mengakui serapan yang minim. Data yang dirangkum, dari realisasi 43,16 persen sendiri mencakup agenda yang terbatas dan tidak terhambat oleh perkembangan Covid-19. “Rendahnya penyerapan secara umum dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan yang di reschedule,” katanya.
Berdasarkan grafik tahun sebelumnya, kata Slamet, besarnya penyerapan umumnya pada Oktober hingga Desember. Namun, peluang itupun kemungkinan tidak ada di tahun ini karena Desember ada cuti bersama.
“Dengan sisa waktu yang ada untuk mengoptimalkan kinerja penyerapan anggaran 2020, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, baik yang sudah dianggarkan di murni maupun dalam perubahan APBD 2020 yang sedang dalam proses penetapan,” bebernya.
Sementara itu, pengamat pengamat ekonomi STIE mulia Pratama, Andi Muhammad Sadli menyatakan, serapan APBD yang saat ini mengalami macet.“Dalam ilmu ekonomi, disebutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya beli memegang peranan penting sebagai fungsi dari permintaan agregat. Dalam fungsi tersebut komponen konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 50 persen terhadap pendapatan nasional,” jelasnya.
Di dalam permintaan agregat itu, juga terdapat komponen APBN termasuk tentunya APBD. Maka, kata dia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan APBD harus sesuai dengan perencanaan dan tidak boleh rendah.
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan, penyerapan APBD di Kabupaten Bekasi masih terus berjalan. Sejauh ini belum bisa dipastikan penyerapan sudah berapa persen, mengingat kegiataan belum berjalan hingga kini.”Setelah kegiatan-kegiataan fisik dimulai baru bisa dilihat penyerapan yang begitu maksimal. Target 90 persen,” ujar pria yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menuturkan, dalam kondisi seperti sekarang, anggaran kegiataan semua tertarik ke refocusing. Dari hasil monitor yang dilakukan kata dia, penyerapan itu ada dibelanja kontruksi, yang pembayarannya akhir tahun.
“Jadi kalau saya lihat penyerapan yang sifatnya belanja modal, belanja barang jasa, saya kira itu sudah baik. Tapi yang sifatnya project infrastruktur itu menunggu diakhir tahun,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.
Untuk di Jawa Barat, Mantan Wali Kota Bandung ini mengaku, ada anggaran kegiatan daerah yang 0 persen bunga dari SNI, itu akan mengembalikan lagi program-program yang tadinya jalan, kemudian ke potong Covid-19.”Insya Allah Jawa Barat normal dengan bantuan pemerintah pusat. Setiap tahun kita diatas 90 persen. Sementara kita kejar itu,” jelasnya. (sur/pra/dan)
