RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Chairoman J Putro meminta pemerintah memastikan kuota vaksinasi untuk masyarakat terpenuhi ditengah langkah vaksinasi gotong royong yang dilakukan perusahaan swasta.
Hal itu guna memastikan kuota vaksin untuk masyarakat umum atau prioritas bisa diterima dan tidak terjadi peralihan atau penyelewengan menyusul besarnya minat swasta untuk proses vaksinasi terhadap karyawannya.
Chairoman mengatakan, pada prinsipnya ingin supaya vaksinasinya di tanggung semua oleh pemerintah, untuk mencegah kekhawatiran munculnya perdagangan atau jual beli vaksin. Sehingga ada aspek bisnis yang muncul dari vaksin. Pasalnya vaksin ini pada kenyataannya hajat untuk semua orang agar dapat menimbulkan imunitas tinggi di masyarakat.
“Problem kita hadapi hari ini. Faktanya Pemerintah bisa dikatakan minim untuk mencapai target vaksinasi yang diinginkan,” kata Chairoman saat dikonfirmasi Radar Bekasi Minggu (6/6).
Lanjut dia, paling banyak vaksinasi baru 6 persen yang seharusnya 70 persen menjadi terget vaksinasi masyarakat. Sementara, menunggu hingga Pemerintah itu bisa memenuhi semua kewajibannya, baik dilihat dari jumlah vaksin, kemudian ketersediaannya, lalu akses itu menjadi pertanyaan besar.
Ia mempertanyakan sampai kapan Pemerintah bisa mencapai herd immunity. Di sisi lain sepanjang tidak memunculkan imunitas tidak akan pulih ekonominya kalau belum beres penanganan Covid-19 nya. Sehingga yang justru paling antusias mendorong percepatan vaksin adalah swasta.
“Karena swasta ingin sekali segera pulih. Nah ini dilema ini. Sisi lain kita ingin mencegah jangan sampai terjadi pendekatan bisnis dalam vaksinasi. Sehingga pada akhirnya Pemerintah akan sulit mendapatkan vaksin. Karena otomatis dibuka keran untuk swasta, pasti orang yang memiliki vaksin mencari keuntungan dan mencari pembeli yang berani membayar mahal kan. Di sanalah dilemanya,” ucapnya.
Ia juga menuturkan, agar tidak menjadi kendala baru untuk mendapatkan vaksin, pemerintah harus menjamin tidak terjadinya pergeseran suplai vaksin yang awalnya tersedia untuk masyarakat karena gratis di beli oleh pemerintah. Lalu beralih kepada swasta karena keuntungan lebih besar dan itu yang harus dikhawatirkan.
Oleh karena itu, lanjut politisi PKS ini, aspek itu harus ada jaminan memang tidak beralih. Lalu kemudian swasta tidak mendapatkan dari jalur yang lain. Dengan demikian tidak mengurangi hak-hak masyarakat mendapatkan vaksin gratis dan tidak muncul kendala baru.
“Mengukur itu pemerintah yang mempunyai kendali bagi masuknya vaksin dari luar ke Indonesia. Sehingga mana yang bisa disalurkan ke swasta dan ke masyarakat,” ujarnya.
“Pemerintah juga harus mengontrol harganya. Vaksin yang di jual ke pemerintah dan ke swasta harganya sama saja,” tambahnya.
Pada intinya, dirinya menginginkan jangan sampai ada perang harga sehingga dapat mempersulit masyarakat mendapatkannya. Atau sebaliknya menjadi alat untuk pendekatan bisnis yang menjadi dominan dipegang swasta.
“Pada intinya, pemerintah harus mencegah terjadinya muncul bisnis Vaksin. Saya juga apresiasi ya kepada perusahaan yang mau vaksinasi karyawannya. Karena mereka mengeluarkan dananya sendiri. Tentunya pemerintah harus mengontrol harganya untuk semaksimal mungkin jangan sampai menjadi ajang bisnis,” tukasnya.
Sementara, Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi, Muhammad Gunawan mengatakan, sebanyak enam perusahan sudah menjalankan Vaksinasi Gotong Royong. Saat ini yang tengah melakukan pengajuan ada tambahan dua perusahan untuk sekitar 800 karyawan.
Sehingga kata dia perusaahan yang ikut vaksinasi gotong royong mencapai delapan perusahaan dan sudah melibatkan 600 karyawan serta akan disusul 200 karyawan lagi.
“Sekarang kita lagi buat izinnya dahulu ke Dinkes. Kalau sudah oke kita referensi ke perusahaan dan menetapkan lokasi vaksinasinya dimana,” kata Gunawan saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (6/6)
Untuk biayanya, lanjut Gunawan, akan di tanggung oleh perusahaan dan perusahaan yang mengajukan diakuinya tidak keberatan meskipun tidak ada subsidi untuk vaksinasi.
Selain itu, untuk seluruh perusahaan yang ada di Kota Bekasi, pihaknya belum melakukan pengecekan. Karena ada ratusan perusahaan yang ada, sehingga dibutuhkan waktu untuk pengecekannya.
“Saat ini perusaan besar ya yang ikut vaksinasi gotong royong. Untuk perusahaan lain belum kita lakukan pengecekan,” ucapnya.
Dijelaskannya permintaan vaksinasi ada sekira 20 perusahaan. Tetapi yang serius dan tidak keberatan baru ada delapan perusahaan.
Ia juga mengaku, perusahaan yang akan ikut vaksinasi gotong royong bisa bertambah.”Yang pasti tidak berkurang perusahaan yang ikut vaksin. Tetapi akan bertambah. Ya yang belum ada duit juga kita himbau tetap ikut,” tukasnya. (pay)
