Berita Bekasi Nomor Satu

Plt Dirut RSUD Pastikan Imunitas Nakes Terjaga

PASANG OKSIGEN: Petugas medis memasang oksigen kepada pasien di RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi, Rabu (30/6). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana tugas Direktur Utama (Plt Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibitung Kabupaten Bekasi, Sumarti, berjanji akan terus memperhatikan suplemen makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) para tenaga kesehatan (nakes) dengan pemberian vitamin.

“Saat ini, para nakes terus berjuang untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19. Terlebih, disaat lonjakan pasien begitu banyak,” ujarnya.

Sumarti menceritakan, sebelumnya ada empat orang nakes yang menjaga pasien khusus terpapar Covid-19. Namun pada saat bersamaan, ada 60 pasien terdeteksi positif. Meski demikian, layanan kesehatan tetap paling utama, sehingga harus bekerja sama seluruh petugas kesehatan yang ada di RSUD.

”Alhamdulillah, para nakes seluruhnya kompak, dan tetap semangat untuk bekerjasama dalam penyembuhan pasien,” terang Sumarni.

Saat ini, lanjut Sumarni, tempat atau ruang isolasi mandiri penuh. Sehingga, pihaknya harus berkomunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Polres Metro Bekasi.

”Jadi dalam kondisi apapun, dengan jumlah nakes seadanya, ruangan dan fasilitas terbatas, kami tetap berikan pelayanan bagi pasien terpapar positif Covid-19. Dan untuk perawatan inap, kami sampai minta ekstra bad kepada BPBD, sekaligus berkoordinasi dengan Pak Kapolres Metro Bekasi. Saat itu dapat dari BPBD 40 ekstra bad, sedangkan dari Polres dapat 15 ekstra bad, dan digunakan langsung oleh pasien,” ucap Sumarni.

Dengan kerja yang begitu ekstra, Sumarti menjelaskan, pihaknya juga butuh anggaran untuk para nakes membeli suplemen atau vitamin. Menurut dia, kesehatan dan keamanan para nakes harus diperhatikan juga.

”Kami sedang membuat pengajuan anggaran untuk kepentingan nakes yang berjuang membantu masyarakat, serta melakukan penagihan untuk biaya operasional RSUD yang harus diklaim kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Awalnya Rp 20 miliar, dan baru dibayarkan Rp10 miliar, dan perlu verifikasi dari BPKP terkait penggunaan-nya. Kami berharap, bisa cepat terealisasi, karena lonjakan pasien yang begitu banyak, dan intensitas tenaga kesehatan juga pasti tinggi,” pungkas Sumarni. (and)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin