RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Pembangunan trotoar di Jalan Inspeksi Kalimalang Kabupaten Bekasi menuai kecaman. Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, malah membangun jalur pejalan kaki dengan anggaran Rp26 miliar.
Sementara anggaran untuk membangun ribuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) justru dibatalkan. Selain menghabiskan anggaran besar, pembangunan trotoar itu dinilai tidak mendesak atau urgen. Apalagi, pengguna trotoar di Jalan Inspeksi Kalimalang terbilang minim. Pasalnya, tidak ada pusat keramaian atau bahkan perbelanjaan di lokasi itu, yang membuat trotoar menjadi dibutuhkan.
Sebaliknya, di Jalan Kalimalang Desa Jayamukti ini, terdapat pabrik yang memproduksi adukan semen. Kendaraan berat hilir mudik melewati lokasi, sehingga debunya berterbangan. Tentu saja, kondisi ini membuat warga malas berjalan kaki, sehingga trotoar tidak digunakan.
Pada 2018 lalu, trotoar di Jalan Inspeksi Kalimalang ini sebenarnya sudah dibangun. Hasilnya, trotoar yang dibuat lebih luas itu justru digunakan oleh warga untu berdagang. Bahkan, terdapat beberapa warung nasi yang mendirikan bangku dan meja makan di atas trotoar, lengkap dengan atapnya.
“Kalau saya, tidak paham buat apa itu trotoar. Saya pakai aja untuk jual makan,” kata Seha (27), salah seorang pedagang makanan yang mengaku sudah berjualan sejak lama, sebelum trotoar dibangun.
Selain warung makan, terdapat pula beberapa bengkel yang meperbaiki mobil di atas trotoar. Berdasarkan pantauan di lapangan, trotoar yang tidak digunakan oleh warga pejalan kaki itu, beberapa titik sudah mulai hancur. Tahun ini trotoar mubazir itu kembali dibangun.
Tahun ini, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, kembali menganggarkan pembangunan trotoar. Anggaran itu terdiri dari penataan Jalan Kalimalang (Tegaldanas-Tegalgede) sebesar Rp15,8 miliar, pembangunan saluran air dan trotoar perbatasan Kota Bekasi-Cibitung sebesar Rp 5 miliar, pembangunan lanjutan drainase dan trotoar ruas Tegalgede-Tegaldanas sebesar Rp 3,9 miliar, serta penataan Jalan Kalimalang Cibitung-Tegalgede, sebesar Rp 2 miliar.
Rumah Rusak
Di sisi lain, rencana pembangunan Rutilahu milik warga, batal diperbaiki. Padahal, sebanyak 2.500 rumah rencananya hendak dibangun tahun ini. Namun, terpaksa dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi menuturkan, pihaknya juga akan lebih masuk pada substansi perencanaan dan penganggaran. Sehingga, kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terarah dan bermanfaat buat masyarakat.
Kemudian, Helmi juga sangat menyayangkan adanya pemangkasan anggaran Rutilahu.
”Memang fokus DPRD secara makro untuk menyelesaikan pembangunan dan penataan untuk keindahan Jalan Inspeksi Kalimalang. Tapi, perhatian sosial jangan diabaikan,” pintanya.
Untuk memastikan terkait belanja kegiatan pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas, pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat.
”Tujuannya dengan APBD yang terbatas, penggunaan anggaran ini bisa tepat sasaran demi kepentingan masyarakat,” ucap Helmi. (and)
