RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Penantian panjang umat Islam di Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah umroh sebentar lagi akan berakhir. Puluhan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Bekasi diminta untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah, disamping mereka masih menunggu keputusan final biaya umroh saat ini. Hal ini dilakukan setelah Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) tengah menyampaikan surat pemberitahuan terbaru kepada seluruh PPIU, tercatat ada seribu jemaah umroh di Kota Bekasi yang sebelumnya tertunda keberangkatannya.
Lampu hijau pelaksanaan ibadah umroh menyala setelah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia dalam nota diplomatik 8 Oktober 2021. Kedua belah pihak baik Indonesia maupun Arab Saudi dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah.
Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kota Bekasi, Sri Siagawati menyebut bahwa pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut mulai dibukanya kembali perjalanan umroh. Sejauh ini pihaknya baru menyampaikan informasi tersebut kepada PPUI di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi untuk bersiap.
Kepada masyarakat umum, pihaknya belum mengumumkan lantaran mekanisme pada situasi pandemi Covid-19 saat ini harus benar-benar detail sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Tercatat ada seribu jamaah yang tertunda perjalanan umrohnya, selain perjalanan umroh, aspek kesehatan jemaah pun dinilai penting untuk diperhatikan.
“Kalau bicara jemaah yang kemarin kami mitigasi, kurang lebih sekitar seribuan jamaah yang tertunda keberangkatannya,” katanya.
Meskipun demikian, Indonesia masih menunggu kuota yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi setiap bulannya. Pihaknya berharap didapatkan keputusan yang terbaik mengingat keinginan masyarakat Indonesia, termasuk Kota Bekasi untuk pergi umroh tergolong besar.
Seribu jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya di waktu lalu, belum bisa dipastikan semua menjadi prioritas untuk berangkat. Sri menyampaikan perlu aturan lebih detail terkait dengan usia yang diperbolehkan untuk berangkat hingga kondisi kesehatan jemaah di 57 PPUI yang ada di wilayahnya.
“Kurang lebih ada 57 (PPUI), karena banyak juga yang mengajukan izin baru, itu bisa diakses di haji pintar atau di aplikasi umrah cerdas,” tukasnya.
Sementara itu, PPUI masih menunggu ketentuan pasti penyelenggaraan perjalanan umroh berikut dengan biayanya. Pada masa uji coba di bulan November tahun lalu, referensi biaya umroh pada masa pandemi berkisar Rp26 juta, naik 30 persen dari harga normal.
Sejumlah komponen menjadi faktor kenaikan biaya umroh pada masa pandemi, termasuk biaya PCR dan karantina. Terkait dengan periode karantina selama lima hari bagi jemaah yang tidak memenuhi standar kesehatan, PPUI juga telah menyampaikan keberatan periode karantina ini jika sudah dibuktikan dengan hasil negatif melalui test PCR.
“Kita lihatlah seperti apa pada saat dibuka, apakah itu akan menjadi naik lagi atau tidak,” kata Ketua DPP Serikat Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi.
Biaya-biaya yang harus disesuaikan berikutnya adalah biaya transportasi lantaran penumpang diperbolehkan 50 persen dari kapasitas bus. Maka, dengan ketentuan yang sama, biaya-biaya tersebut akan menjadi biaya tambahan bagi jemaah baru maupun jamaah yang tertunda keberangkatannya.
Ia meminta semua jamaah ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatannya masing-masing, hal ini akan meminimalisir tanggung jawab pemerintah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sepulangnya Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri.
“Yang ketiga, kalau terjadi pemalsuan (dokumen dan lain sebagainya), ada hal-hal negatif yang terjadi akibat si jemaah tidak terkontrol atau loss control, itu akan menjadi tanggungan sendiri dari si jamaahnya,” tukasnya.
Sejauh ini ia menyebut seluruh PPUI yang tergabung dalam Sapuhi sudah diminta untuk mempersiapkan diri, bahkan sebelum pengumuman oleh Kemenlu. Persiapan matang kata Syam, menjadi kunci PPUI yang tergabung dalam Sapuhi bisa bersaing dengan 1.500 PPUI yang ada di seluruh Indonesia. (zar/Sur)
