RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Warga di 10 lingkungan RW, Perumahan Bumi Satria Kencana (BSK), Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan tetap menolak aliran air dari wilayah selatan melalui cossring Tarum Barat, karena dinilai akan memperparah banjir yang telah bertahun-tahun dirasakan warga. Sementara itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi memastikan, proyek tersebut tetap berlanjut dengan tidak mengalirkan air ke wilayah warga.
Pada peta penanganan banjir di wilayah tersebut, air dialirkan dari lokasi duplikat crossing menuju ke kali BSK di area pemukiman warga menuju pintu air islamic center atau Rawa Tembaga, sehingga berakhir di Kali Bekasi. Sedangkan, warga yang khawatir wilayahnya diterjang banjir lebih parah mengusulkan air dialirkan dari lokasi duplikat crossing belok melalui saluran air sejajar mengikuti aliran Kalimalang menuju Kali Bekasi.
Lingkungan 10 RW ini diketahui sebagai wilayah dataran rendah atau cekung, ketinggian wilayah ini hanya 16 sampai 17 meter diatas permukaan laut, wilayah dengan kondisi serupa terletak di Kawasan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Sementara lingkungan di sekitarnya relatif lebih tinggi, kawasan di area Jalan Kalimalang memiliki ketinggian hampir 20 meter diatas permukaan laut, sedangkan Rawa Tembaga memiliki ketinggian 19 meter diatas permukaan laut.
Desain yang disusun oleh DBMSDA ijin dinilai oleh forum RW tidak tepat, 10 lingkungan RW sepakat untuk meminta pemerintah membelokkan aliran air sesuai yang telah diusulkan. Beberapa kali pertemuan warga bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum membuat warga bernafas lega, ia menekankan warga tidak menolak proyek penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah, hanya saja menolak air dialirkan melalui lingkungan warga.
“Jadi silahkan pemerintah memberikan solusi kepada saudara kita yang ada di selatan, tapi airnya jangan dilimpahkan ke warga yang ada di Utara,” terang perwakilan forum RW BSK, Nana Supriatna, Kamis (28/10).
Belum masuk periode hujan lebat, lingkungan sekitar sudah direndam banjir Rabu (27/10) malam kemarin, air masuk ke dalam rumah warga setinggi 15 cm. Setiap musim hujan melanda, wilayah sekitar terendam banjir 1,5 hingga 2 meter.
Solusi penanganan pemerintah dinilai hanya memindahkan dan menambah parah masalah yang dialami oleh warga. Terlebih di bagian ujung aliran kali BSK debit airnya hampir sama dengan bendung Kali Bekasi, ditambah pompa air di pintu air Rawa Tembaga tidak memenuhi kapasitas debit air saat meluap.
Normalisasi kali BSK di wilayah hilir juga belum dilaksanakan, warga memprediksi langkah ini dapat membantu penanganan banjir pada desain yang disusun saat ini. Hanya saja, usulan penambahan pompa dan normalisasi ini telah diajukan bertahun-tahun lalu tidak terealisasi dengan alasan ketersediaan anggaran minim.
“Makanya tiba-tiba Rp41,9 miliar untuk proyek di selatan bisa, kecewa juga. Wajar warga itu menolak, dia sudah cape dengan kondisi lingkungan banjir tiap tahun,” tukasnya.
Pembangunan duplikat crossing tersebut merupakan satu dari banyak rencana lain untuk menangani banjir di kawasan tersebut, diantaranya penyediaan tempat penampungan air atau tandon yang sudah terealisasi di wilayah hulu, normalisasi kali, hingga peninggian tanggul, sedangkan tahun ini yang terealisasi hanya pembangunan duplikat crossing. Sisa pekerjaan yang belum terealisasi di bagian hilir akan kembali diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Arief Maulana menyebut pembangunan duplikat crossing akan tetap berlanjut dengan catatan tidak mengalirkan air ke lingkungan warga sampai wilayah hilir sudah diselesaikan pekerjaannya.
“Tuntutannya kan tidak boleh mengalirkan gitu ya, kegiatan itu tidak secara otomatis mengalir karena dilakukan secara pompanisasi, artinya kegiatan ini masih tetap berjalan dengan catatan tidak mengalirkan, ditahan dulu pake pompa,” katanya.
Diakui bahwa pekerjaan yang telah disusun di wilayah hilir belum berjalan, pihaknya berencana untuk mengupayakan agar penanganan di gilir menjadi satu kesatuan dengan kegiatan normalisasi Kali Bekasi melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), termasuk pemindahan pompa.
Pompa air dipindahkan dari pintu air Rawa Tembaga menuju ke wilayah hilir menjelang pertemuan dengan Kali Bekasi. Pemindahan pompa ini bertujuan menghalau aliran air dari Kali Bekasi masuk ke area Rawa Tembaga.
“Dan ini sebagai tuntutan bagian dari keinginan warga, dimana di dalam penanganan banjir itu sendiri harus dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir,” tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD kota Bekasi, Choiruman Joewono Putro menyampaikan bahwa solusi sudah ditemukan pada saat forum warga melakukan pertemuan dengan DPRD dan pemerintah Kota Bekasi. Hanya saja, solusi yang muncul terkendala ketersediaan anggaran, termasuk untuk melakukan pelebaran kali BSK, dibutuhkan verifikasi lahan yang perlu dibebaskan dan tidak atau milik pemerintah.
“Semuanya itu pertanyaannya kendalanya adalah tersedianya anggaran, sehingga warga meminta solusi yang sudah diketahui itu kapan terealisasi. Itu yang belum bisa direalisasikan,” paparnya.
Dibenarkan bahwa anggaran kegiatan yang telah disetujui dalam APBD tidak bisa ditunda atau dibatalkan. Ia menilai kelemahan penanganan banjir selama ini adalah belum adanya rencana induk pembangunan drainase, rencana penanganan banjir selama ini masih bersifat sektoral, penanganan banjir di satu wilayah berpotensi menimbulkan dampak bagi wilayah lain.
Rencana induk pembangunan drainase perlu disusun berdasarkan situasi pembangunan kota terbaru. Salah satu didalamnya mengurangi debit air yang dibuang ke sungai melalui sumur resapan di kawasan dataran tinggi.
“Desain yang lebih global ini kami yakin akan dibutuhkan, karena perubahan mindset ini kalau tidak dilakukan pasti tidak akan mengejar parahnya kondisi banjir di Kota Bekasi,” (sur)
