Berita Bekasi Nomor Satu
Bekasi  

Evaluasi PTM Mendesak

ILUSTRASI: Sejumlah siswa SMK Bistek saat mengikuti pembelajaran di ruang lab. Sebagian satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK di Kota maupun Kabupaten Bekasi telah mulai menyelenggarakan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen. DEWI WARDAH/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Munculnya puluhan kasus baru diusia anak usia 6 sampai 11 tahun hasil evaluasi penyebaran Covid-19 membuat evaluasi terhadap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mendesak dilakukan di Kota Bekasi. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengaku sampai dengan saat ini belum menerima laporan anak usia sekolah mulai dari tinhaky SD hingga SMP terpapar Covid-19, evaluasi rencananya akan dilakukan pekan ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada proses PTM.

Selama ini, SD dan SMP di Kota Bekasi dikabarkan belum menjalankan PTM 100 persen, sedangkan ditingkat SMA dan SMK sudah memastikan diri untuk melakukan PTM 100 persen pada awal tahun 2022. Informasi yang dihimpun oleh Radar Bekasi, diketahui satu siswa terindikasi positif Covid-19 di salah satu SMA di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Hal ini membuat siswa di satu kelas kembali melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama lima hari, serta telah dijadwalkan warga sekolah yang memiliki kontak erat dengan siswa yang bersangkutan untuk dilakukan tracing.

Desakan evaluasi hingga penundaan sementara PTM 100 persen telah diutarakan oleh berbagai pihak, mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Wapres Maruf Amin, Epidemiolog, hingga di Kota Bekasi muncul dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). Kota Bekasi diminta untuk segera melakukan testing dan tracing di lingkungan sekolah sebelum jumlah kasus semakin melonjak.

“Sehingga menurut saya jangan tunggu sampai seribu (kasus) lebih, baru bergegas. Tentu dengan harapan herd immunity sudah terbentuk, tentu juga hasil diskusi tadi jangan panik,” papar Ketua LKNU Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, Selasa (26/1).

Pihaknya memberikan beberapa rekomendasi hasil diskusi LKNU dengan berbagai pihak terkait dengan PTM di Kota Bekasi. Diantaranya pemerintah musti segera melakukan evaluasi pelaksanaan PTM yang berjalan dewasa ini, mengevaluasi Prokes di sekolah, dan melakukan tes acak di sekolah-sekolah.

Ia menyampaikan beberapa hal yang ditemukan dalam diskusi tersebut diantaranya pengakuan dari salah satu sekolah bahwa belum pernah dilakukan tes acak selama PTM bulan Januari ini. Kedua, petugas di Fasilitas Kesehatan (Faskes) mengaku tengah disibukkan dengan program vaksinasi, sehingga belum dilakukan tes acak terutama di sekolah.

Selama ini kata Wildan, hasil tes masyarakat diketahui dari sebagian saja masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Faskes. Sementara yang lainnya, tidak terdeteksi.”Bahkan kalau perlu kita minta untuk random tas saja, hari ini kan teori kota selalu menyatakan bahwa selain vaksinasi dan juga 3T, saya kira belum kelihatan sekarang ini,” tambahnya.

Satgas Covid-19 Kota Bekasi bisa membuka peta penyebaran virus dan memilih opsi untuk menerapkan PTM sesuai dengan zona di tingkat lokal. Hal ini bertujuan untuk tidak mengganggu PTM pada daerah dengan tingkah penyebaran yang relatif rendah.

Sementara itu, Disdik Kota Bekasi menyampaikan bahwa surat edaran terkahir yang dikeluarkan tidak mengacu pada pelaksanaan PTM 100 persen. Setiap sekolah musti memperhatikan situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di lingkungannya, hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan Puskesmas setempat.”Jadi hal itu yang ditekankan,” kata Sekertaris Disdik Kota Bekasi, Krisman Irwandi.

Memperhatikan tren penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini di Kota Bekasi dan daerah disekitarnya, pihaknya berencana untuk melakukan rapat evaluasi pelaksanaan PTM pekan ini.

Sejauh ini ia mengaku belum menerima laporan adanya siswa sekolah yang terkonfirmasi Covid-19 dalam pelaksanaan PTM.”Kita mau rapat secepatnya libatkan pengawas sekolah. Nanti silahkan mereka kelapangan melakukan evaluasi, nanti sekalian menanyakan kepada sekolah berapa yang sudah tervaksin guru dan siswa, dan kondisi (PTM) seperti apa,” tukasnya.

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman meminta setidaknya sampai dengan awal bulan Maret 2022 proses pembelajaran dilakukan secara online atau Hybrid, tidak semua siswa tatap muka. Ia membuka keberhasilan beberapa negara menangani kasus ini dengan cara membatasi aktivitas seperti sekolah tatap muka dan bekerja dari rumah.

Ditekankan oleh Dicky, butuh kerjasama semua sektor untuk menangani situasi pandemi, tidak hanya berhenti pada sektor pendidikan.”Maka kenapa saya mengusulkan setidaknya dari mulai akhir Januari ini sampai awal Maret ya, PTM dionlinekan dulu, untuk meminimalisir itu,” ungkapnya. (Sur)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin