SKPD Diminta Kawal Proyek Strategis Daerah

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dalam mewujudkan tercapainya Proyek Strategis Daerah (PSD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diminta turut serta mengawal dan menjalankannya.

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, saat menggelar rapat pemaparan PSD, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023-2026, di ruang rapat Bupati.


“Sesuai dengan program prioritas daerah, ini saya harapkan bukan hanya sebatas paparan dan tertulis di atas kertas, akan tetapi benar-benar dikawal dan direalisasikan, dari 2023-2026. Sehingga, masyarakat dapat merasakan realisasi perencanaan,” kata Marjuki.

“Yang terpenting, sinkronisasi, sinergitas antara semua OPD agar semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab, perencanaan dinas yang satu ada keterkaitan dengan dinas lainnya, sehingga perlu sinkronisasi,” terangnya.


Kata Marjuki, program pembangunan ini, disusun berdasarkan usulan masyarakat, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan rencana strategis perangkat daerah. Dari rangkaian tersebut, tersusun pola pembangunan Kabupaten Bekasi, dalam tiga fokus, yakni prasarana wilayah, perekonomian, serta sumber daya manusia.

“Ini merupakan hasil pembahasan berdasarkan usulan dan rencana strategis di masing-masing OPD. Dengan adanya program ini, menandakan arahan pembangunan lebih strategis,” tutur Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, Selasa (15/3).

Dari pembahasan itu, tersusun delapan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi. Pertama, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, penguatan demokratisasi, ketentraman dan ketertiban umum.

Ketiga, pengendalian dan penanggulangan bencana dan kelestarian lingkungan hidup. Keempat, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, serta perhubungan. Kelima, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian, pada poin keenam, penguatan perekonomian daerah. Ketujuh, peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja. Kedelapan, pengendalian penduduk, layanan sipil dan kependudukan.

“Fokus utama dari kedelapan poin tersebut, yaitu prasarana wilayah, perekonomian, serta sumber daya manusia,” terang Agus.

Ditambahkan Agus, jumlah usulan pembangunan yang dihimpun mencapai 19.425, dan berasal dari 10.000 usulan masyarakat melalui Musrenbang, dan 9.425 usulan dari pokok pikiran DPRD Kabupaten Bekasi.

“Nantinya, semua usulan itu akan ditelaah bersama dengan perangkat daerah terkait, termasuk DPRD. Tentu saja yang diusulkan dengan memperhatikan prioritaskan pembangunan daerah, yang telah disusun dan memperhatikan pendanaan dari segi anggaran,” beber Agus. (and)