RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Pemasangan baliho bergambar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi yang juga Plt Wali Kota TRI Adhianto Tjahyono oleh sejumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi di wilayah Kecamatan Pondokmelati, menjadi pembicaraan di sejumlah WhatsApp Group (WAG).
Info yang diterima RADARBEKASI.ID pemasangan baliho itu terlihat di putaran tol dekat Perumahan Bulog, Jatiwarna, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi.
Baliho dengan gambar Tri Adhianto itu berdampingan dengan gambar ketua DPW PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono, lengkap dengan logo parpol. Keduanya mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1443 H.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto menyayangkan pemasangan baliho parpol yang dilakukan sejumlah TKK Pemkot Bekasi.
“Ya berarti intinya pekerjaan TKK itu banyak yang tidak mendapatkan kerjaan di instansinya. Berarti banyak TKK yang kerjanya nggak jelas,” kata Bambang kepada RADARBEKASI.ID, Rabu (30/3).
Harusnya, lanjut dia, pekerjaan TKK harus dievaluasi di masing-masing dinas maupun kecamatan dan kelurahan yang ada.
“Saya belum tahu ya, TKK yang masang itu dari dinas mana atau kecamatan dan kelurahan mana. Saya hanya dapat laporan saja. Karena saya sebagai komisi satu yang bermitra dengan DKPPD (Dinas Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah),” ucapnya.
Ia mengaku, miris melihat hal tersebut. Seharusnya tidak semestinya TKK memasang baliho partai. Apalagi tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan itu bernuansa politik.
“Emangnya job TKK itu? Kan bukan tupoksinya. Ya kalau terkait baliho kepemerintahan itu tidak masalah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, maski di dalam pemerintahan sedang ada transisi. Seharusnya pemerintah fokus kepada konsolidasi internal, tetapi dirinya melihat malah banyak hal-hal yang tidak perlu dilakukan.
Selain itu, TKK ini seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya. “Kemudian Program Mas Tri Sapa Warga apa korelasinya?” tandasnya.
Dia mengkritik, kinerja Pemkot Bekasi tidak fokus terhadap pembenahan tugas internal. Dan seharusnya pemerintah dengan kondisi seperti ini harus memperkuat internalnya.
“Saya lihat banyak kerjaan-kerjaannya politis. Seperti terlihat kampanye,” terangnya.
Bambang berharap, BKPPD untuk melakukan evaluasi terhadap TKK yang memasang baliho partai.
“Saya minta BKPPD melakukan evaluasi terhadap pekerjaan TKK yang ada di Pemerintah Kota Bekasi. Tidak sedikit juga TKK yang kerjanya bagus saya lihat. Tetapi ada juga yang nggak punya kerjaan. Nah itulah yang nggak ada kerjaannya. Apalagi anggaran TKK mencapai Rp 700 miliar tahun ini jadi DKPPD harus benar-benar melakukan evaluasi. Ya tidak semestinya TKK pasang baliho partai karena bukan tupoksinya,” tegasnya. (pay)
