RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pasca publik dibuat heboh dengan konvoi kendaraan mengkampanyekan khilafah dan penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin beberapa waktu lalu, spanduk penolakan keberadaan maupun kegiatan Khilafatul Muslimin di Kota Bekasi bermunculan.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat untuk berkoordinasi dengan pengurus RT, RW, hingga lurah di lingkungan setempat demi menjaga kerukunan dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada pemerintah.
Pantauan Radar Bekasi kemarin, spanduk penolakan tersebut nampak di kawasan Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, bertuliskan warga menolak keras Khilafatul Muslimin di Kota Bekasi.
Di tempat lain, spanduk penolakan terhadap segala bentuk kegiatan Khilafatul Muslimin yang dinilai bertentangan dengan asas dan ideologi negara juga nampak di Kawasan Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat.
Spanduk tersebut diletakkan di sisi jalan, terlihat oleh siapapun yang melintas. Beberapa waktu lalu, Polres Metro Bekasi Kota menyampaikan bahwa spanduk serupa terpasang di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Bekasi.
Menanggapi kemunculan spanduk ini, FKUB Kota Bekasi menyarankan kepada masyarakat untuk berkoordinasi dengan aparatur di wilayah, mulai dari RT sampai lurah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan demi menjaga kerukunan dan suasana damai, maka diperlukan menerima saran dari aparatur setempat.
“Jadi saya sarankan masyarakat itu supaya tidak menimbulkan kegoncangan, seyogyanya mintalah petunjuk dulu dengan pak lurah, pak RW. Karena seperti yang saya sampaikan, kita ingin rukun, damai, aman, tertib, dan kondusif,” ungkap Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan, Kamis (9/6).
Sebagai wadah yang merangkul seluruh umat beragama sekaligus organisasi keagamaan yang ada di Kota Bekasi, Abdul Manan menyampaikan bahwa pihaknya berusaha untuk menjaga kerukunan semua kelompok dengan asas Pancasila.
Komunikasi dengan berbagai kelompok selama ini disebut berjalan dengan baik, termasuk dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan hingga pemuda di organisasi keagamaan. Namun, sejauh ini Khilafatul Muslimin tidak aktif berkomunikasi dengan FKUB Kota Bekasi.
“Tidak pernah,” tukasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua FKUB Kota Bekasi, Soekandar Ghazali menyampaikan bahwa Indonesia dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda, maka tidak bisa dipaksakan sistem khilafah di Indonesia.
Mengganti Pancasila dengan Khilafah kata Soekandar, sama saja menimbulkan persoalan baru.
“Kembali bahwa Khilafah itu tidak mungkin, sulit, tidak cocok di negara Indonesia yang berbagai suku dan lintas agama ada. Dengan Pancasila itu sebenarnya sudah mencerminkan, menjabarkan hakikat Islam,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa tim perumus dasar negara berangkat dari latar belakang berbeda, bahkan agamanya, dan empat pilar kebangsaan sudah menjadi komitmen para pendiri bangsa.
Di sisi lain, organisasi berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU telah berkomitmen untuk mengawal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai empat pilar kebangsaan.
“Seorang muslim mari kita bersatu, akidahnya sama, kiblatnya sama, shalatnya sama, kemudian kita sesama anak bangsa saling menghormati, menghargai perbedaan di atas empat pilar bangsa, itu yang harus kita berikan,” tambah pria yang juga Ketua PD Muhammadiyah Kota Bekasi ini.
Sebelumnya, Amir Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi Raya, Abu Salma menyampaikan bahwa pihaknya menyadari akan timbul dugaan pelanggaran ideologi, lantaran mengusung kekhilafahan. Namun, ia menampik bertujuan mendirikan negara Islam, melainkan sistem kekhilafahan dijalankan secara universal mencakup seluruh wilayah di dunia.
“Opini kita ya khilafah ini universal, jadi kita nggak ada mengajak yuk kita runtuhin NKRI, untuk apa, wong NKRI cuma sedikit, kita kan pengin menguasai dunia dengan ajaran Allah,” ungkapnya. (sur)
