RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keberadaan Ruang terbuka hijau (RTH) atau ruang publik di Kabupaten Bekasi baru 16 persen dari luas wilayah yang ada. Masih jauh lebih kecil dibandingkan luas RTH yang wajib dimiliki satu daerah, yakni minimal 30 persen dari luas wilayah.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Nur, selain infrastruktur, sampah dan penerangan jalan umum, RTH sebagai ruang publik, seharusnya masuk dalam program prioritas.
“Hal ini disebabkan adanya perencanaan yang tidak baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sebab, untuk anggaran lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), dalam setahun hanya Rp 4 miliar,” katanya.
Cecep yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi ini menilai, anggaran tersebut tidak relevan. Karena tak akan bisa memaksimalkan lampu PJU, yang menjadi kebutuhan masyarakat serta menurunkan angka kriminalitas.
“Penganggarannya kurang matang. Masa untuk lampu PJU hanya Rp 4 miliar, sedangkan tahun ini saja Rp 4,5 miliar,” tuturnya.
Dengan melihat pagu anggaran yang tidak sesuai, Cecep melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD, minta Pemkab Bekasi, yakni dinas terkait harus menambah anggaran untuk lampu PJU sebesar Rp 20 miliar.
“Untuk lampu PJU yang prioritas adalah di Jalan Inspeksi Kalimalang, dari perbatasan Kota Bekasi hingga Kabupaten Karawang. Kemudian juga lampu PJU di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL), dan beberapa wilayah lainnya,” ujar Cecep.
Kemudian, untuk darurat sampah, pihaknya mendorong untuk mengentaskan masalah sampah dibutuhkan anggaran sebesar Rp 56 miliar.
”Persoalan sampah di Kabupaten Bekasi ini sudah sangat memprihatinkan. Jadi, butuh dukungan basis anggaran dalam menyelesaikan, yakni untuk pembebasan lahan serta pengelolaan yang baik,” terang Cecep.
Saat ditanya ketersediaan ruang publik, Cecep menyebutkan hanya ada pembangunan taman taman kecil yang berada dekat dengan perumahan serta wilayah kecamatan. (and)
