Pilkada, Daris dan Iik Siap Maju

KPU
ILUSTRASI: Salah seorang warga tengah menggunakan hak pilihnya di bilik suara di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Pilkada serentak 2019. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi sebentar lagi. Namun, sejumlah elit partai Politik masih malu-malu mengakui akan maju pada Pilkada nanti. Alasannya, masih akan focus di Pileg 2024 nanti.

Berbeda dengan Plt Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, Daris, dan Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik. Keduanya secara lantang mengaku siap maju di Pilkada Bekasi. Track record kedua elit parpol ini cukup panjang di Kabupaten Bekasi. Pertama, Plt Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, Daris, sebelum dipercaya memimpin partai besutan Amien Rais ini, sudah pernah memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Bahkan, sempat terpilih sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi Gerindra.


Sementara Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik, pada Pilkada Bekasi tahun 2017 lalu mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati (Wabup) bersanding dengan Meliana Kartika Kadir sebagai Calon Bupati (Cabup). Pasangan yang dikenal dengan nama Menarik ini, mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, PKB, PBB, dan PPP. Walaupun akhirnya gagal terpilih.

Plt Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi, Daris mengaku sebelum maju sebagai orang nomor di Kabupaten Bekasi, dirinya sudah mempunyai kajian nyata. Menurutnya, Kabupaten Bekasi di usia ke 72 tahun ini sangat tidak layak dengan nama dan fakta, dari segi kesehatan masih dibawah standard, begitu juga pendidikan, tenaga kerja, berkapital, rendahnya APBD.


“Hal-hal ini hasil kajian saya, kalau kita bicara kebalikan, tidak mungkin saya tidak mampu menjadi bupati, kalau saya sudah punya kajian itu. Kalau saya jadi bupati, pasti mampu mengatasi hal itu, karena saya sudah kajiannya, bukan sekedar ingin,” sategasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik menuturkan, meski telah gagal di Pilkada Kabupaten 2017 lalu, namun partainya kembali menjagokan dirinya untuk kembali maju di Pilkada serentak 2024 mendatang.“Pilkada tahun 2017 kita mengusung Cawabup. Kalau PKB tidak maju, minimal seperti tahun 2017, berarti mengalami kemunduran,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Gus Iik ini mengungkapkan, sebagai ketua partai dirinya harus mempunyai himmah atau cita-cita. Pasalnya, ketika ketua partai tidak mempunyai himmah untuk menjaga marwah atau harga diri partai, lebih baik mundur dari jabatannya.

“Tugas saya menjaga marwah partai dan punya himmah. Itu saja sebenarnya. Tetapi tentunya berbeda himmah kita pada 2017 dengan 2024. Upaya dan kalkulasi kita akan lebih cermat, bicara PKB,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai dirinya yang akan kembali maju di Pilkada 2024, kata Iik, kultur di PKB ketua partai wajib maju di Pilkada. Alasannya, untuk menjadi ketua partai di PKB itu tidak mudah, karena harus melewati seleksi internal maupun eksternal, tidak ada orang menjadi ketua partai. Khususnya di PKB, tidak punya bobot yang tertinggi.

“Kultur PKB di ya begitu, ketua partai wajib maju di Pilkada. Kita punya partai, harus bangga dan pede dengan partai kita,” ucapnya.

Terpisah, Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila mengatakan, di Indonesia itu biasanya pernyataan untuk maju dalam pencalonan bupati kerap disampaikan saat last minute. Tujuannya, untuk mengurangi biaya pencalonan. Tapi disisi yang lain, idealnya masyarakat harus tahu siapa yang menjadi calon pemimpin.

“Jadi disini memang dilema, tapi disatu sisi, calon ini ingin terpilih dengan biaya yang minim, sehingga muncul diakhir. Sedangkan idealnya masyarakat harus tahu lebih awal. Masyarakat harus tahu track record para calon. Sehingga masyarakat bisa menilai layak atau nggak,” ungkapnya.

Selain untuk mengurangi biaya pencalonan, muncul last minute untuk menghindari serangan dari lawan politik. “Kalau calon ini misalkan muncul di awal, dia mudah ditembak sama lawan politiknya. Otomatis boroknya bakal keluar semua, yang tidak di sangka-sangka bakal muncul. Itu resikonya kalau dia manggung duluan,” katanya.

Sebenarnya ini menjadi pembelajaran dari negara lain, mestinya rekrutmen calon itu harus transparan atau terbuka. Artinya, sebelum dia bertarung di Pilkada, harusnya ada pemilihan pendahuluan, namanya macem-macem, ada konpensi dan lainnya. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui para calon sebelum diumumkan.

“Di Amerika itu sebelum dia bertarung sungguhan, itu dia ada konvensi di internal partai. Sehingga masyarakat bisa mengetahui, dulu sebenarnya Golkar dan Demokrat pernah melakukan itu. Tapi tiba-tiba hilang,” tuturnya. (pra)