Berita Bekasi Nomor Satu

Wagub Dorong Pertanian Harus jadi Skala Prioritas

AREA PERSAWAHAN: Salah satu lahan pertanian warga yang mengandalkan irigasi dari Situ Abidin, di Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Selasa (31/1). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendorong pemerintah daerah (pemda) di 27 kota dan kabupaten memprioritaskan untuk pengembangan lahan pertanian.

Sehingga secara otomatis, anggaran untuk pertanian bisa ditingkatkan apabila sudah menjadi prioritas. Karena saat ini, masih banyak bupati maupun wali kota yang tidak memprioritaskan pengembangan lahan pertanian di wilayah masing-masing.

“Terkadang mohon maaf, kepala daerah tidak menjadikan pertanian skala prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ada yang menomor tujuh kan atau delapan. Kemudian anggaran untuk itu pasti kecil, karena yang diberikan oleh pemerintah tergantung program skala prioritas,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Kata Uu, semua harus ingat bahwa masyarakat tidak makan handphone (hp), mobil, maupun benda-benda lain. Artinya, sehebat apapun teknologi yang dimiliki, tapi ketika sudah tidak ada nasi, masyarakat akan teriak.

“Harus diingat oleh masyarakat dan para pemimpin di negeri ini, sehebat dan secanggih apapun teknologi yang dimiliki, itu tidak akan bisa mengenyangkan perut masyarakat,” bebernya.

Uu menyampaikan, saat ini ketahanan pangan itu sangat luar biasa di Jawa Barat. Dimana, Jawa Barat sebagai penyumbang beras kedua tingkat nasional.

Hal itu mengingat, Jawa Barat mempunyai 1,1 juta hektar sawah. Oleh karenanya Uu meminta kepada bupati maupun wali kota, agar segera menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Lahan Abadi untuk Pertanian.

Dan yang terpenting, jangan memberi keleluasaan untuk mengalihfungsikan sawah menjadi bangunan, apalagi membangun pabrik-pabrik yang tidak bisa mengembalikan fungsi sawah kembali.

“Pemerintah Jawa Barat sekarang sedang berusaha mengarahkan perekonomian ke rebana yang difokuskan sebagai Best Investment Destination di wilayah ASEAN, sehingga dapat memberikan lompatan ekonomi di Jawa Barat. Insya Allah, itu tidak akan mengganggu lahan persawahan,” terang Uu.

Menurutnya, ketika lahan pertanian semakin habis, masyarakat mau makan apa?. Terlebih ada beberapa kendala yang menjadi masalah dalam pertanian. Pertama, petani tidak melahirkan lagi petani. Kedua, iklim yang selalu berubah-ubah, tidak sama seperti 10 sampai 20 tahun yang lalu. Ketiga, para petani tidak ahli teknologi.

“Mereka (petani) masih menanam padi secara tradisional, tidak menggunakan teknologi dan lainnya. Tidak seperti di luar negeri,” ucap Uu.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengungkapkan, pada minggu pertama bertugas di Kabupaten Bekasi, dirinya sudah mengambil keputusan untuk menetapkan Luas Sawah Dilindungi (LSD), itu mempertahankan penetapan yang ada di Perda RT/RW 2011.

Walaupun sebenarnya, dalam perjalanan dari 2011 sampai sekarang, itu tekanan terhadap pemanfaatan sawah ini sangat tinggi. Khususnya untuk industri dan pemukiman.

“Demi menjaga generasi yang akan datang, agar pangannya tetap terpenuhi, maka lahan pertanian harus dipertahankan. Saat ini masih banyak tekanan dan komplain, setelah kami tetapkan LSD hampir 34 ribu hektar. Ternyata diantaranya ada yang sudah akan dikembangkan menjadi pemukiman, industri,” ujar Dani. (pra)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin