RADARBEKASI.ID, BEKASI – Hasil akhir seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah diumumkan awal pekan. Ratusan bangku Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/K) negeri di Kota dan Kabupaten Bekasi kosong, kurang dari jumlah kuota yang tersedia. Setelah pendaftaran tahap dua memunculkan polemik, ada sisa bangku yang harus diawasi agar tak diperjual belikan.
“SMKN 1 mulai hari Senin tanggal 17,” kata Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Bekasi, Boan. Setelah daftar ulang, proses PPDB akan memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kemudian memulai tahun ajaran baru.
Pada PPDB tahap dua kemarin, terdapat kuota 135 bangku sekolah yang bisa diisi di delapan program keahlian. Kuota tersebut diperebutkan oleh 714 calon siswa peserta PPDB.
Dipastikan semua peserta yang dinyatakan lolos seleksi sudah melakukan daftar ulang hingga siang kemarin. Sehingga tidak ada siswa yang dianggap mengundurkan diri, tidak ada kuota yang tersisa.
“Sudah daftar ulang semua sampai dengan jam dua (siang), hadir semua,” tambahnya.
Hari kedua setelah pengumuman hasil seleksi PPDB tahap dua, ada 307 bangku yang tidak terisi di beberapa sekolah, baik SMAN maupun SMKN. Nampak pada website PPDB Provinsi Jawa Barat, ada lima SMAN dengan jumlah kuota yang tak terisi sebanyak 241.
Selain itu, ada 37 kuota yang tak terisi di dua SMKN. Kursi kosong tersebut ada di program keahlian busana, teknik elektronika, serta teknik jaringan komputer dan telekomunikasi.
Sementara di Kota Bekasi, seluruh kuota SMAN terisi penuh. Namun, satu SMKN menyisakan 29 kuota yang tak terisi. Bangku kosong tersebut ada di program keahlian teknik otomotif dan teknik elektronika.
Pengamat Pendidikan, Imam Kobul Yahya mengatakan bahwa kemungkinan kuota sekolah negeri tak terpenuhi lantaran mayoritas calon peserta didik mendaftar di sekolah yang selama ini dianggap favorit saja. Sedangkan, di banyak sekolah pendaftar harus bersaing ketat agar lolos seleksi.
Kedua, siswa yang telah lebih dulu mendaftarkan diri di sekolah swasta, ikut mendaftar di sekolah negeri meskipun tidak banyak kata Imam.
Jumlah kursi kosong ini masih mungkin bertambah sampai akhir waktu daftar ulang. Berpotensi terjadi karena pendaftar tidak diterima di sekolah pilihan pertama yang diinginkan, sementara enggan melanjutkan di sekolah pilihan kedua meskipun sudah dinyatakan lolos seleksi pada masa pendaftaran.
Jual beli kursi harus diwaspadai, hal ini akan menambah polemik PPDB jika terjadi. Dapat diketahui jika siswa pada tahun ajaran baru nanti lebih banyak dibandingkan dengan hasil PPDB.
“Akan terlihat kalau disandingkan antara kuota dengan jumlah pendaftarnya. Tapi (jika bertambah jumlah siswanya) indikasi yang itu bayar. Itu yang harus kita verifikasi,” katanya.
Ia menyebut istilah sekolah favorit masih melekat di tengah masyarakat. Sehingga, tidak heran di satu wilayah terdapat sekolah tertentu yang disebut pendaftar, sementara sekolah lainnya kekurangan pendaftar.
Ia menilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat gagal dalam mensosialisasikan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, dibuktikan dengan masih melekatnya istilah sekolah favorit. Sosialisasi dalam proses PPDB kata Imam, menyumbang 80 hingga 90 persen keberhasilan PPDB.
“Dianggapnya masih ada favorit dan tidak favorit. Padahal Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu kan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit itu kan,” tambahnya.
Terkait dengan masih ada sisa kuota di SMKN di Kota Bekasi, Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Aryanto Hendrata menyayangkan hal ini. Beberapa kemungkinan kata dia, mulai dari program keahlian yang kurang diminati, hingga kurangnya sosialisasi.
Hal ini akan dibicarakan bersama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, guna mencari tahu dan mengkaji lebih dalam penyebab kuota tidak terpenuhi. Dikhawatirkan, ada siswa putus sekolah di kota metropolitan seperti Bekasi.
kedepan kata Aryanto, SMK harus bisa menyesuaikan program keahlian di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Selain sektor formal, juga perlu diperhatikan sektor informal yang saat ini berkembang seperti digital marketing salah satunya, dunia kerja yang membutuhkan skill berbeda dengan jenis pekerjaan yang sudah lama ada.
Dewan Pendidikan tengah mengkaji pelaksanaan PPDB tahun ini, hasilnya akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada dinas pendidikan. Belum lama ini, KCD telah mendatangi salah satu SMAN di Kota Bekasi setelah mendapat laporan masyarakat.
Kesimpulan sementara, diperlukan perubahan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB berikutnya. Beberapa hal yang menjadi catatan diantaranya aturan yang memperbolehkan status famili lain dalam KK, hingga titik koordinat yang dinilai belum tepat seratus persen.
Berbagai upaya untuk memaksa anak lolos seleksi di sekolah negeri, seperti tidak jujur dalam proses pendaftaran PPDB dinilai tidak mencerminkan pendidikan karakter kepada anak atau siswa.
“Karena dulu tidak ada famili lain dalam keluarga itu. Maka menurut saya semakin kesini itu peminat PPDB jalur zonasi itu radiusnya makin jauh. Karena kan logikanya mungkin orang-orang yang di dekat situ sudah tidak ada lagi yang punya anak (yang akan melanjutkan ke SMA/K), tinggal menyebar ke ruas yang lebih jauh lagi,” tambahnya.
Terpisah, Pengawas SMA Kabupaten Bekasi KCD Wilayah III, Rojali mengatakan bahwa persyaratan hingga sistem PPDB telah disosialisasikan sejak awal kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara bertahap mulai dari pemerintah daerah, penegak hukum, hingga ke tingkat RT dan RW di lingkungan sekolah.
Setelah masa pendaftaran ditutup, setiap sekolah melaporkan siswa barunya kepada KCD Wilayah III. Pihak sekolah tidak bisa bertindak atas keputusan sendiri.
“Ketika mereka sudah selesai penutupan itu dilaporkan, ada google formnya mereka melaporkan. Kalaupun ada sesuatu ya seizin atasan, mereka (sekolah) tidak bisa bertindak sendiri,” ungkapnya.
Sekolah diyakinkan tidak akan menjual bangku kosong. Sekalipun muncul tudingan yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
Lebih lanjut, ia menyebut sekolah tidak terfikir untuk melakukan hal tersebut.
“Dalam arti mereka pikiran dan tenaga terkuras, artinya tekanan kan begitu tinggi. Jadi mereka kalau misalkan jual bangku dan sebagainya, tidak terpikirkan sebenarnya,” tambahnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengatakan pelaksanaan PPDB SMA, SMK, dan SLB tahun ini telah berjalan sesuai prinsip PPDB, yakni objektif, transparan, dan akuntabel. Dari total 516.304 pendaftar PPDB, 284.828 pendaftar diterima di SMA, SMK, dan SLB negeri.
Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya mengatakan PPDB tahap 1 dan 2 tahun 2023 berjalan lancar.”Namun, tentunya kita tidak bisa menerima (calon peserta didik) secara keseluruhan karena jumlah kuota relatif terbatas,” katanya.
Pendaftar sudah bisa memantau pendaftaran sejak awal hingga akhir. Terkait dengan permasalahan dan pengaduan PPDB dapat disampaikan lewat kanal pengaduan resmi yang disediakan secara online maupun offline 3×24 jam
“Jadi, mereka bisa melihat kemungkinan diterima atau tidak. Terakhir, kami memverifikasi kebenaran data sehingga kami harus memastikan dan terus berupaya memverifikasi data-data yang benar dan sesuai,” tambahnya.
Wahyu memberikan semangat kepada calon peserta didik yang belum berhasil di PPDB tahap satu dan dua ini. Ia berharap orang tua tetap mendampingi putra putri mereka yang tidak lolos seleksi PPDB di sekolah tujuan. (sur)
