RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai ummat Kota Bekasi meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan, pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Ummat Kota Bekasi, Jon Edy kepada Radar Bekasi, Kamis (8/9).
“Kami berharap, bahwa kebijakan menaikkan BBM ditinjau kembali atas dasar keadilan dan kemanusiaan, karena masyarakat masih dalam situasi yang sangat sulit ekonominya,” kata Jon Eddy melalui keterangan tertulis.
Dia mengungkapkan, pemerintah tidak dapat berkaca kepada masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk membuat kebijakan kenaikan BBM. Namun seharusnya basis kajian dan kebijakan ini melihat kepada masyarakat yang tidak mampu atau dengan pendapatan yang masih sangat rendah.
“Daya beli masyarakat saat ini masih sangat rendah, dan sumber pendapatan mereka pun sangat terbatas akibat terdampak pandemi Covid-19. Jadi, menurut kami kebijakan buat menaikan harga BBM itu makin menambah kesulitan bagi masyarakat yang tak mampu,” ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan BBM ini bisa menimbulkan keresahan sosial, demo akan terjadi di mana-mana, buruh akan meminta kenaikan upah, biaya produksi akan meningkat, dan sebagainya.
“Saat ini pun kita sudah melihat imbas yang ada itu sudah mulai terasa, seperti distribusi dan transportasi bertambah mahal dan tidak kalah penting akibat kenaikan BBM ini bakal mengakibatkan banyaknya anak-anak yang putus sekolah diakibatkan ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai anak-anaknya melanjutkan sekolah,” jelasnya.(mhf)
