RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menggandeng PT Pos Indonesia dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selama tiga hari, pencairan BLT kepada 18.321 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) difokuskan di tiap kantor kelurahan.
“Karena kita akui PT Pos mempunyai teknologi yang cukup baik, sehingga akuntabilitasnya bisa kita akui, dan langsung kepada si penerima, sehingga tidak lagi melalui pihak ketiga,” kata Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto usai menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT Pos Indonesia, Selasa (13/12).
Tri menegaskan pemberian BLT kepada 18 ribu KPM di Kota Bekasi ini untuk membantu masyarakat menghadapi pergerakan harga komoditas atau inflasi. “Jadi diharapkan uang itu dibelanjakan, dan dengan ada uang yang beredar dapat tumbuh ekonomi, sehingga mampu mengurangi angka terkait kemiskinan dan lainnya,” tambahnya.
Terpisah, Deputi Eksekutif General Manager Kantor Cabang Utama (KCU) Kantor Pos Bekasi, Anton Chrisna Sutantyo meyakini BLT dapat tersalurkan 100 persen, lantaran telah melalui proses verifikasi dan validasi di masing-masing kecamatan dan kelurahan. “Kita akan tuntaskan, mudah-mudahan bisa terserap 100 persen karena data sebelumnya sudah divalidasi, dan sudah dipastikan By Name By Address nya itu ada orangnya, ada penerimanya,” ungkapnya.
Penyaluran bantuan sebesar Rp250 ribu per KPM akan dilaksanakan pada 21 sampai 23 Desember mendatang. Bantuan disalurkan menggunakan aplikasi mobile Pos Giro Cash (PGC) milik PT Pos Indonesia untuk memastikan BLT tersalurkan dan tepat sasaran.
Undangan ditarget selesai dan didistribusikan mulai tanggal 16 Desember, dipastikan seluruhnya telah diterima oleh KPM H-2 sebelum jadwal pencairan BLT. Metode pembayaran disebut serupa dengan pembayaran BLT dari pemerintah pusat yang telah disalurkan oleh PT Pos Indonesia, petugas akan ditugaskan ke masing-masing kelurahan.
“Mereka ngambilnya tetap di kantor kelurahan, semua difokuskan di kantor kelurahan,” tambahnya.
Untuk KPM Lanjut Usia (Lansia), difabel, dan sakit, PT Pos Indonesia disebut akan mendistribusikan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menyampaikan Pemkot Bekasi harus benar-benar memperhatikan aspek perencanaan, pendataan, hingga pendistribusian BLT. Dalam perjalanannya, sejak awal BLT menjadi sumber penyelewengan, oleh pemerintah dalam hal ini korupsi.
“Kalau datanya memenuhi kan perencanaannya juga memenuhi. Tapi yang sulit kan memperoleh data sebenarnya, makanya perencanaan lebih menempatkan yang penting ada, nah disitulah penyimpangan-penyimpangan banyak terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Trubus menilai bantuan dalam bentuk barang lebih rentan potensi terjadinya penyimpangan dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk uang tunai, meskipun keduanya sama-sama memiliki celah penyelewengan.
Potensi selanjutnya terjadi pada saat pendistribusian, bisa dilakukan oleh siapapun, sampai tangan terakhir sebelum sampai di KPM, dilakukan lewat pemotongan uang BLT.
“Akhirnya sekarang triknya, modusnya banyak, ada yang sudah diatur dari RT nya ada, ada yang diatur sejak dari kelurahan ada,” ungkapnya.
Potensi penyelewengan dana BLT terakhir ada di KPM, hal ini bisa terjadi saat anggota keluarga lain tidak mengetahui bahwa bantuan sudah diterima. Trubus menyebut penyelewengan ini terjadi lantaran penggunaan uang bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya, untuk membeli rokok, make up, dan lain sebagainya, bukan untuk membeli kebutuhan pokok.
Untuk meminimalisir semua kemungkinan penyelewengan dana BLT, penyaluran dari pemerintah kepada KPM harus tepat sasaran. Selanjutnya, pengawasan dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, keduanya harus saling terbuka.
Trubus mengingatkan bahwa, BLT harus tercapai tujuannya, membantu masyarakat berdaya dalam setiap perubahan, baik harga barang maupun perubahan ekonomi lainnya. Meskipun, ia menilai program BLT tidak mendidik, membuat masyarakat cenderung berperan pasif, menunggu bantuan datang. (sur)
