RADARBEKASI.ID, BEKASI – Fenomena terjadinya pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh gerusan air laut (abrasi) kerap melanda Muaragembong dan Tarumajaya, di Kabupaten Bekasi, karena langsung berbatasan dengan laut utara.
Terdapat enam desa di Muaragembong. Empat desa diantaranya, langsung berbatasan langsung dengan laut, yakni Desa Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Bakti dan Pantai Bahagia. Sedangkan di Kecamatan Tarumajaya, terdapat satu desa, yaitu Desa Segarajaya.
Karena berada di pesisir laut utara, fenomena abrasi tak dapat dihindarkan, terutama di Kecamatan Muaragembong. Kondisi itu membuat luas wilayah di Muaragembong terus menyusut atau berkurang.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan, ada 700 hektar lahan penduduk di pesisir laut Jawa Barat, mulai dari Subang hingga Kabupaten Bekasi, tergerus akibat permukaan air laut mengalami kenaikan. Menurutnya, hal itu disebabkan mencairnya daerah kutub akibat pemanasan global.
“Saat ini, ada 700 hektar daratan dari Kabupaten Bekasi di utara pesisir sampai Subang sudah hilang, akibat mencairnya daerah kutub akibat pemanasan global. Ini baru 2023, apa yang terjadi dalam 20 tahun atau 50 tahun yang akan datang?, bisa-bisa habis,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini, saat menghadiri forum silaturahmi tokoh, di Gedung Juang 45, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (15/6).
Namun dirinya tidak merinci wilayah Jawa Barat mana yang terbanyak kehilangan daratan akibat abrasi. Namun, ia menghimbau agar dilakukan kampanye-kampanye penanaman mangrove.
“Secara keseluruhan, saya tidak bisa menjelaskan mana yang lebih banyak daratan yang hilang akibat abrasi di Jawa Barat. Oleh karena itu, harus digalakkan kampanye menanam mangrove melalui komunitas, sekolah, Forkopimda,” imbuh Emil.
Sementar Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menanam mangrove secara berkala. Dan untuk jangka panjang, pihaknya akan melakukan penataan ruang .
“Pertama, secara lingkungan itu menanam mangrove terus dilaksanakan. Minggu lalu, Pemkab Bekasi bersama TNI AD baru menanam lima ribu mangrove. Kemudian dengan TNI AL, hampir setiap bulan. Jadi memang harus terus menerus dilakukan dan dipelihara. Dan untuk jangka panjang, kami akan mematangkan masalah tata ruang disana,” terang Dani.
Dirinya menilai, bahwa permasalahan di Muaragembong itu terkait status lahan, yakni tanah negara dan tanah milik masyarakat. Namun saat ini, Pemkab Bekasi melalui program kehutanan sosial, tengah melakukan proses pendataan tanah milik pemerintah daerah, pusat dan pemukiman warga.
“Karena problem disana itu selalu tarik menarik masalah status lahannya antara tanah negara dengan pemukiman warga. Nah sekarang, sedang diproses tanah-tanah yang memang digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat,” ucap Dani.
Untuk menanggulangi pemukiman warga yang terdampak abrasi, lanjut Dani, pihaknya tidak akan melakukan relokasi, melainkan ditata untuk dikumpulkan menjadi satu.
“Kalau warga tetap tinggal disitu, maka akan dikumpulkan menjadi satu tempat,” pungkas Dani. (ris)
