RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah nama muncul hasil Simulasi Pemilu Radar Bekasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Nama-nama yang muncul memiliki popularitas, sebagai tokoh hingga pejabat partai. Situasi ini perlu jadi catatan anggota DPRD Incumbent, meskipun elektabilitas satu calon saja belum bisa menjamin perolehan kursi legislatif.
Total ada 18 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan mewakili masyarakat Kabupaten dan Kota Bekasi. Masing-masing terdiri dari 11 kursi di Dapil VIII meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok, kemudian 7 kursi di Dapil IX meliputi Kabupaten Bekasi.
Hasil simulasi Pemilu DPRD Provinsi Jawa Barat di dapil VIII muncul 11 besar Caleg dengan elektabilitas tinggi, sebagian besar adalah tokoh maupun orang yang duduk di posisi strategis di internal partai. Abdul Harris Bobihoe dari partai Gerindra namanya muncul sebagai Caleg Incumbent dengan elektabilitas sebesar 4,11 persen, Ade Puspitasari dari Partai Golkar sebesar 1,53 persen, Heri Koswara dari partai PKS sebesar 1,48 persen, Ahmad Faisyal dari partai PDIP sebesar 2,30 persen, serta Sumiyati dari partai PDIP sebesar 1,53 persen.
Sedangkan di Dapil IX Kabupaten Bekasi, beberapa nama yang muncul juga memiliki latar belakang ketokohan serta memiliki kedudukan strategis di internal partai. Nama-nama tersebut diantaranya Syahrir yang saat ini berstatus Incumbent dari partai Gerindra dengan elektabilitas 3,62 persen, Akhmad Marjuki dari partai Golkar sebesar 4,00 persen, Siti Qomariyah dari partai Nasdem sebesar 14,03 persen, Muhammad Rochadi dari partai PKB sebesar 3,71 persen, serta Romli dari partai Demokrat sebesar 3,23 persen.
Pengamat politik Bekasi, Roy Kamarullah menyebut ada beberapa Caleg Incumbent yang pergerakannya di tengah masyarakat dinilai relatif baik untuk mendulang suara. Pertarungan di Dapil VIII maupun Dapil IX merupakan pertarungan tokoh dan pejabat partai.
Pasalnya, sebagian besar Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki ketokohan yang kuat di tengah masyarakat, sebagian lagi memiliki jabatan strategis di internal partai.
“Kalau dilihat dari fenomena ini, (Caleg) Incumbent Provinsi Jabar itu banyak sekali dan itu tokoh-tokoh benar itu. Dimana termasuk ketua-ketua partai banyak juga yang ke (DPRD) provinsi,” ungkapnya.
Caleg Incumbent tentu memiliki kesempatan lebih besar dibanding dengan nama baru untuk terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, nama baru yang memiliki latar belakang ketokohan dan pejabat partai juga tidak bisa dianggap remeh, kesempatannya disebut sama besar dengan Incumbent.
Jika Caleg dengan latar belakang ketokohan secara personal memiliki popularitas di tengah masyarakat, pejabat partai seperti ketua DPC atau DPD memiliki mesin politik yang mumpuni.
“Tapi kalau dalam hal ketokohan dan jabatan politisnya itu tidak memadai, saya pikir orang-orang yang baru muncul itu berat untuk maju, untuk melawan Incumbent,” paparnya.
Meskipun telah memiliki bekal popularitas, Roy mengingatkan kekompakan semua Caleg di tiap partai untuk mendulang suara juga penting. Kerja keras semua caleg kata Roy, akan berpengaruh pada peluang mendapat kursi legislatif.
Hal ini akan sulit dilakukan terlebih oleh partai yang menempatkan sejumlah Caleg hanya untuk mengisi kuota daftar Caleg, membuat kerja untuk meraup suara tidak maksimal. Kerja tidak maksimal juga membahayakan bagi Incumbent, berpeluang tergeser oleh nama-nama baru.
“Waspada juga kalau yang Incumbent tapi tidak bekerja keras saat ini, bisa tergeser,” tambahnya.
Salah satu Caleg Incumbent asal Partai Gerindra Syahrir mengaku, menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat untuk memilihnya pada Pemilu 2024 nanti.
“Saya serahkan semuanya ke masyarakat, kalau memang merasa puas atas kinerja, berarti mereka akan memilih saya lagi untuk periode berikutnya ini,” ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, kepada Radar Bekasi, Selasa (26/12).
Menurutnya, masyarakat memiliki penilaian terhadap Caleg pilihannya, khususnya caleg petahana.
“Selama ini tiga periode menjabat, saya sering menerima aspirasi-aspirasi, karena memang saya berada di Jawa Barat itu wakil dari para pemilih di Kabupaten Bekasi. Jadi kinerja yang saya lakukan, menyentuh urgency-urgency atau sifatnya butuh penanganan kesehatan, saya akan dorong. Jadi hal-hal yang mendesak, itu yang saya prioritaskan,” katanya.
Menyikapi itu, Ketua PKB Kabupaten Bekasi, Muhamad Rochadi menuturkan, hasil simulasi dari Radar Bekasi tidak boleh membuatnya over confidence, meskipun sudah berada di tujuh besar suara terbanyak. Sebagai pendatang baru, Adi sapaan akrabnya sehari-hari ini menilai, dirinya harus bekerja secara all out karena hasil perolehan suara tersebut baru sebatas simulasi. Penentuannya itu pada 14 Februari 2024.
“Kalau yang dapat para pendatang baru, mungkin sudah saatnya juga regenerasi. Bekasi harus benar-benar berubah, kira-kira begitu. Tapi bukan berarti yang lama tidak baik, tapi kira-kira punya semangat baru,” ucapnya.
“Saya yakin kesempatan itu sama, tergantung ketika dia menjabat itu bermanfaat atau tidak buat masyarakat. Itu kembali ke masyarakat. Yang pasti masyarakat punya penilaian sendiri, kenapa diisi oleh wajah baru,” sambungnya.
Sekedar diketahui, Simulasi Pemilu Radar Bekasi menyasar enam ribu pemilih, masing-masing tiga ribu di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi. Hasil simulasi ini merupakan gambaran sederhana elektabilitas pada pemilihan presiden hingga DPRD kabupaten atau kota dengan menyasar titik-titik keramaian di tiap Dapil. (sur/pra)
