RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di tengah risiko volatilitas kondisi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Kinerja APBN 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.

Dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Barat di 2023 mampu tumbuh 4,57 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali sepanjang tahun. Selain itu, Neraca Perdagangan November 2023 mencatat surplus sebesar USD1,95 miliar. Secara kumulatif, Neraca Perdagangan Januari-November mencapai USD30,76 miliar.

“Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangan resminya.

Kinerja positif pelaksanaan APBN 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan. Rincian pelaksanaan APBN 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Kinerja APBN 2023 Solid dan Kredibel

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp151,38 triliun (100,4 persen terhadap APBN 2023) atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan realisasi 2022.  Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp144,30 triliun (98,9 persen terhadap APBN), tumbuh kuat sebesar 4,3 persen dari realisasi 2022, di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas.

Pencapaian penerimaan perpajakan yang cukup kuat ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan. Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp143,67 triliun (98,77 persen terhadap APBN), meningkat signifikan sebesar 4,1 persen dibandingkan realisasi 2022.

BACA JUGA: Penerimaan Pajak Lebihi Target

Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp635,82 triliun (132,91 persen dari APBN 2023), tumbuh sebesar 49,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.  Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp7,08 triliun (147,9 persen dari APBN 2023), tumbuh 18,17 persen dibandingkan realisasi 2022.

“Pendapatan tertinggi berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp3,64 triliun atau tumbuh 18,71 persen sedangkan Pendapatan BLU sebesar Rp3,44 triliun atau tumbuh 17,60 persen,” jelasnya.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp117,52 triliun (98,2 persen dari APBN 2023), atau meningkat 3,1 persen dari realisasi 2022. Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 8,47 persen atau senilai Rp48,84 triliun, yang didominasi oleh peningkatan Belanja Barang sebesar 25,91 persen atau senilai Rp20,62 triliun, yang merupakan kontribusi kegiatan persiapan Pemilu 2024 pada KPU.

Pertumbuhan ini juga didorong adanya kenaikan pagu sebesar 4,22 miliar.  Realisasi Belanja Pegawai sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp18,33 triliun, tumbuh negatif 2,48 persen dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh penurunan cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri, penurunan pembayaran honorarium, serta penurunan Tunjangan Khusus dan Pegawai Transito pada beberapa K/L.

Realisasi Belanja Modal sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp9,83 triliun tumbuh sebesar 1,31 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi yang signifikan pada Belanja Modal Irigasi, Jaringan, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp9,01 triliun.

Kinerja Belanja Modal didorong oleh penyelesaian dan pembayaran termin pekerjaan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp54,48 miliar meningkat sebesar 3,06 persen dari tahun sebelumnya yang dikontribusi oleh dilakukannya pembayaran bantuan kepada siswa dan mahasiswa penerima bantuan serta kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 mencapai Rp68,68 triliun (99,3 persen dari Pagu APBN 2023), meningkat sebesar 2,1 persen dibandingkan pada  2022.

BACA JUGA: DJP Jabar III dan Wali Kota Bogor Sepakat Optimalkan Penerimaan Negara

Kinerja TKD yang menguat dipengaruhi oleh: (a) Penyaluran DAU yang meningkat seiring peningkatan Pagu DAU TA 2023 dibanding TA 2022; (b) DAK Non Fisik karena optimalnya penyaluran BOSP dan BOK; (c) Peningkatan penyaluran Dana Desa.

Sedangkan, penurunan terjadi pada komponen: (a) DBH dan DAK Fisik yang memiliki pagu TA 2023 lebih rendah dibanding pagu DBH dan DAK Fisik TA 2022; (b) Penyaluran Dana Insentif Fiskal TA 2023 juga diberikan secara selektif hanya kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam dalam penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9 persen). Terdapat penurunan debitur KUR sebesar 51,50 persen dari 2022 yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

(a) Terdapat fenomena ekonomi dan daya beli yang melemah berpengaruh terhadap kredit yang ikut melemah termasuk menurunnya jumlah wirausahawan baru serta imbas dari kenaikan suku bunga acuan BI.;

(b) Pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan KUR karena terganjal persyaratan rekam jejak serta asesmen kelayakan calon debitur, yaitu belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial;

(c) Perubahan suku bunga berjenjang menyebabkan perubahan pada sistem perbankan yang membutuhkan waktu;

(d) Perubahan pasar yang mengarah ke digitalisasi, persaingan usaha menjadi lebih ketat;

(e) Eskalasi kenaikan sektor bisnis KUR terutama skema super mikro relatif tertahan karena pasarnya terbatas dan pelaku usaha enggan naik kelas. Terdapat tantangan dalam penyaluran KUR di Jawa Barat, di antaranya:

(a) Terdapat beberapa debitur yang telah melunasi pinjaman KUR-nya di penyalur lama, ketika akan meminjam KUR di penyalur baru, data di penyalur lama masih tercatat belum lunas sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

BACA JUGA: DJP Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejati

Hal ini disebabkan karena kewenangan penerbitan keterangan lunas menjadi kewenangan kantor pusat bank penyalur. Terkait kendala tersebut, debitur kemudian berkonsultasi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya; dan

(b) Literasi keuangan belum merata di masyarakat. Sementara untuk penyaluran Ultra Mikro (UMi) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp1,60 triliun kepada 393.118 debitur dengan sektor tertinggi pada Perdagangan Besar dan Eceran (96,61 persen).

Jumlah debitur tumbuh 42,91 persen dari  2022, sedangkan dari sisi jumlah penyaluran UMi tumbuh sebesar 47,67 persen dari 2022. Pertumbuhan UMi dominan dipengaruhi oleh kinerja holding Ultra Mikro PT PNM, PT Pegadaian, dan PT BRI dengan mengintegrasikan layanannya melalui co-location Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) sehingga jaringan bertambah luas dan setiap entitas dapat melakukan cross-selling sesuai kebutuhan debitur/calon debitur.

“Secara keseluruhan kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2023 cukup baik dan masih mencatatkan surplus ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga,” pungkasnya. (oke/*)