RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi di bawah nakhoda Muhamad Rochadi akhirnya pecah telur. Tujuh kursi DPRD Kabupaten Bekasi dan satu kursi legislatif Provinsi Jawa Barat berhasil diraih.
Kehadiran pria asal Boyolali di Kabupaten Bekasi ini memberikan warna yang berbeda untuk partai besutan Muhaimin Iskandar, di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Adi sapaan akrabnya dipercaya memegang tongkat kepemimpinan PKB Kabupaten Bekasi satu tahun menjelang Pemilu 2024.
Dengan waktu yang tak begitu panjang, Adi mampu mengukir sejarah di Kabupaten Bekasi. Berkat tangan dinginnya meracik strategi politik, Adi mampu membawa partai yang dipimpinnya meraih tujuh kursi DPRD.
Adi juga berhasil merebut kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dari arena tarung Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, yang mencakup Kabupaten Bekasi.
“Alhamdulillah, di Kabupaten Bekasi baru pertama punya fraksi, baru pertama juga punya DPRD provinsi. Saya baru pertama nyalon di provinsi,” ujar Adi, saat menjadi bintang tamu Podcast Bincang Politik di Studio Podcast Radar Bekasi.
Dalam Podcast yang dipandu oleh Wakil Pimred Radar Bekasi, Miftakhudin, Adi yang terpilih sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi ini mengaku, capaian target itu tak terlepas dari efek pencalonan ketua umum PKB sebagai calon wakil presiden.
Diketahui Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, merupakan calon wakil presiden (Cawapres), berpasangan dengan Anies Rasyid Baswedan, Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024.
Selain itu, Adi menyampaikan bahwa partainya berhasil menarik atau mendapatkan calon legislatif (Caleg) yang dinilainya luar biasa karena kualitas kerjanya terukur.
BACA JUGA: Mendaftar Balon Wali Kota Bekasi di PKB, Nofel Klaim Unggul Survey Internal Partai Golkar
Dengan faktor-faktor tersebut, dirinya berhasil menjawab tantangan yang diberikan pimpinan partainya untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Dalam waktu singkat, dirinya ditargetkan untuk mendapatkan satu Fraksi DPRD.
“Jadi banyak faktor yang kemudian bisa mendukung itu, tapi DPC juga bukan partai yang kemudian hanya perintah-perintah. Semua juga kita fasilitasi,” katanya.
“Saya wanti-wanti terhadap tujuh anggota dewan yang terpilih. Karena tujuh ini baru semua nggak ada incumbent, jadi harus bermanfaat buat masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, dinamika politik yang terjadi pada Pemilu 2024 jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pileg 2024 diakuinya diperlukan ”ongkos” besar.
“Walaupun tidak menampikan semuanya juga butuh ongkos. Tapi Pemilu kali ini ongkosnya lebih besar,” ungkapnya.
Adi pun tak menampik harus merogoh kocek besar ketika mengarungi pertarungan, namun dirinya enggan membeberkan besaran yang dikeluarkan. Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa besaran yang dikeluarkan masih terbilang relatif.
“Kalau habis berapa si relatif, yang penting kalau kata pekerjaan tidak lebih dari RAB. Karena kalau lebih besar pengeluaran nanti akan pengaruh terhadap kualitas DPRD itu sendiri,” tuturnya.
Dirinya menyampaikan bahwa ada calon wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota harus merogoh kocek dua sampai tiga kali lipat dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), istilah dalam sebuah pengerjaan kegiatan.
Adi memberikan gambaran bahwa besaran tiga kali lipat yang dimaksud di atas Rp5 miliar. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menjadi wakil rakyat tentu akan mempengaruhi kualitas anggota DPRD.
“Jadi saya setuju kalau ada konsultan politik yang dalam tanda kutip anti money politik. Karena akan mempengaruhi kualitas DPR-nya nanti,” sambungnya. (adv/pra)
