RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah mulai menjalankan program Vaksinasi Gotong Royong bagi karyawan perusahaan. Namun, sejumlah perusahaan di Bekasi mengaku keberatan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar sebesar Rp879.140 per orang untuk dua kali vaksin.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero), harga per dosis vaksin Rp321.660 ditambah tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp117.910 per dosis.
“Kalau dipikir, misalkan jumlah karyawannnya sampai ribuan, mules juga (mahal). Bisa dibayangin, kalau jenis usaha testil karyawan sampai Rp30 ribu, bagaimana ceritanya. Menurut saya ini kemahalan,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, Sutomo kepada Radar Bekasi, Selasa (18/5).
Sutomo menilai, saat ini badan usaha sendiri ini sedang memperbaiki recovery. Harusnya, pada posisi seperti sekarang pemerintah bisa memberikan subsidi, tidak semua persoalan vaksinasi ini dibebankan ke badan usaha. “Biayanya besar, kalau bisa pemerintah memberikan suport. Harapannya ada subsidi dari pemerintah, jangan semuanya dibebankan ke badan usaha,” ungkapnya.
Senada dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bekasi, Mohammad Gunawan. Dia menyarankan agar harga dari vaksin diturunkan dengan besaran yang masuk akal sebagaimana permintaan Perusahaan di Kota Bekasi, yakni sebesar Rp500 ribu dua kali vaksin supaya meringankan pengeluaran perusahaan.
“Banyak perusahaan yang keberatan dengan penetapan harga itu, dan mereka pun datang kepada kami untuk meminta bantuan supaya bisa melobi kepada pemerintah menurunkan harga yang lebih masuk akal, yakni dua kali suntikan sebesar Rp500 ribu, atau berharap pemerintah berikan subsidi di tengah kondisi sulit akibat terdampak Covid-19,” tuturnya.
“Tapi intinya, pihak perusahaan sebenarnya sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi ini karena memang menginginkan karyawan mereka semua sehat dan terbebas dari virus Covid, sehingga bisa bekerja maksimal bagi perusahaan cuma terpenting pemerintah itu bisa menurunkan harga tersebut,” sambung mantan Ketua Partai Perindo Kota Bekasi ini.
Gunawan pun menegaskan, pihaknya sedang berupaya untuk melobi-lobi terkait harga dari vaksin yang telah ditetapkan pemerintah itu bisa diturunkan harganya. “Kita terus berusaha dan berupaya, agar keluhan pengusaha di Kota Bekasi bisa didengar dan disetujui,” tegasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Bekasi, Ika Indah Yanti menambahkan, vaksin gotong royong belum dilaksanakan di Kota Beiasi. “Terkait kegiatan vaksinasi gotong royong ini kan masalahnya baru kami lakukan agenda rapat melalui zoom meetingnya tadi malam (kemarin), sehingga tentu perlu disiapin dulu segala sesuatunya oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinkes Kota Bekasi,” ujarnya.
Sementara itu, jumlah perusahaan di Kota Bekasi yang sudah mendaftar vaksin gotong royong ada enam perusahaan. Sementara di Kabupaten Bekasi ada 18 perusahaan.
“Yang jelas kalau dari kami di Disnaker tentu hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada perusahaan, agar mereka bisa dapat segera mengikuti kegiatan vaksinasi gotong royong yang dilakukan secara mandiri,” tegas Ika.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan inisiasi program tersebut bermula dari pertemuan para pelaku usaha dengan Presiden Joko Widodo.
“Alhamdulillah ini mendapat respons positif tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari dunia usaha,” ungkapnyanya di acara Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, kemarin.
Respons positif dunia usaha atas inisiasi tersebut di antaranya ditunjukkan dari antusiasme perusahaan yang melakukan pendaftaran untuk dapat berpartisipasi dalam program itu. Hingga saat ini sebanyak kurang lebih 22.736 perusahaan yang telah terdaftar dengan 10 juta pekerja di dalamnya.
Menurut Rosan, jumlah partisipasi tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya program Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong tersebut dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan, Rosan mengungkap, terselip usulan dari kalangan dunia usaha agar peserta vaksinasi tidak hanya pekerja dari perusahaan yang mendaftar saja, tapi juga turut melibatkan masyarakat yang berada di sekitar operasional perusahaan.
“Mereka katakan kalau boleh tidak hanya pegawainya saja, tapi juga misalnya masyarakat sekitar operasional mereka untuk mendapatkan vaksinasi yang mereka berikan secara gratis. Jadi animonya sangat luar biasa,” tuturnya.
Kalangan dunia usaha berharap banyak agar program vaksinasi massal ini dapat berjalan dengan cepat. Sebab, vaksinasi ini merupakan salah satu faktor dominan yang akan memberikan dampak positif untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.“Dampaknya sangat besar dan dunia usaha dalam hal ini Kadin dan seluruh asosiasi akan bersama-sama dengan pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo berharap agar vaksinasi melalui skema gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta ini dapat mempercepat jalannya proses vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah. Secara keseluruhan, pemerintah menyasar setidaknya 181,5 juta penduduk Indonesia untuk mendapatkan vaksin Covid-19 dalam rangka membentuk kekebalan komunal.
“Segera saya perintahkan untuk dilaksanakan di lapangan dan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak sehingga proses vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target dari vaksinasi yang ingin kita lakukan yaitu 181,5 juta penduduk,” katanya saat memantau Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja di pabrik PT Unilever Indonesia, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, kemarin.(pra/mhf/net)
