Radarbekasi.id – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi tidak sependapat dengan usul ekspor ganja yang sempat disampaikan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh mengatakan, beberapa negara memang tidak sepakat dengan pelarangaan ganja. Karena menganggap ganja itu bisa menjadi pengobatan.
Sehingga, rekan separtainya, Rafli, beranggapan bahwa ganja menjadi sesuatu yang bermanfat kalau diekspor ke negara lain.
”Dia itu kan orang Aceh, informasinya di sana itu biasa buat bumbu masak atau apa gitu. Karena saya sendiri juga enggak tahu. Mungkin dia berpikir dari pada terombak begitu saja, lebih baik dibisniskan secara resmi kepada negara-negara luar. Khususnya ke pemerintah bukan personal,” katanya, Sabtu (1/2).
Nuh menegaskan, Fraksi PKS tidak setuju dengan wacana dari Rafli tersebut.
”DPP PKS juga menolak keputusannya, karena itu bukan pandangan umum fraksi. Yang bersangkutan sudah diberikan teguran oleh DPP PKS,” ucapnya.
Mengenai pandangan secara pribadi, pria yang juga wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini beranggapan, apabila ganja dibebaskan di Indonesia dirinya khawatir akan terjadi penyalahgunaan. ”Saya enggak tahu kondisi di Aceh kaya apa. Saya pikir Indonesia bijak juga melarang ganja, karena bisa jadi pengawasan kita belum terlalu bagus. Sehingga takut disalahgunakan,” tuturnya.
Kendati demikian, dia mempersilahkan apabila pemerintah mau mengkaji usulan tersebut lebih lanjut. Supaya dapat benar-benar diketahui apakah ganja tersebut bermanfaat atau tidak.
”Kita masih berpegang kepada pendapat resmi, misalkan pakar-pakar di Indonesia menyatakan tidak, ya kita ikut itu. Kan saya enggak tahu ganja itu bermanfat apa tidak. Yang jelas kita (DPD PKS) ikut pemerintah, bahwa ganja itu dilarang. Tapi kalau pemerintah mau mengkaji ya silahkan saja,” ungkapnya.
Masih Nuh, saat ditanya mengenai larangan secara Agama, dirinya menjelaskan, memang secara detailnya tidak disebutkan bahwa ganja itu dilarang. Akan tetapi dalam islam itu disebutkan segala sesuatu yang memabukan dilarang. Sehingga untuk membuktikan ganja memabukan apa tidak para ahli harus membuktikannya agar diketahui kadar dari ganja tersebut.
Diketahui, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini menegur keras Anggota Komisi VI asal Aceh Rafly karena membuat pernyataan kontroversial, yakni mengusulkan agar ganja bisa jadi komoditas ekspor.
Menurut Jazuli, Rafly, sebagai pribadi anggota DPR yang tidak mewakili sikap PKS. Jazuli mengatakan Rafly melihat tanaman ganja sering disalahgunakan sebagai narkotika dan Aceh daerah pemilihannya sering dikaitkan dengan tanaman ini. Jadi menurutnya negara perlu tegas meregulasi untuk atasi penyalahgunaan ini.
”Jikapun ada manfaat Pak Rafly meminta negara mengkajinya dalam batasan ketat dan terbatas, apakah untuk ekspor demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk obat atau farmasi,” ujar Jazuli kepada wartawan, Sabtu (1/2).
Jazuli mengatakan Fraksi PKS menilai pernyataan pribadi Rafly itu kontroversial dan telah menimbulkan polemik yang kontraproduktif. Sehingga perlu diluruskan dan dikoreksi. Apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS.
”Karena PKS selama ini justru dikenal vokal menolak narkoba dan mendukung BNN,” katanya.
Walaupun, ada peluang tanaman ganja bisa diatur dalam regulasi yang khusus untuk bahan baku industri obat atau farmasi. Namun PKS memahami bahwa UU, khususnya UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika tegas melarang ganja dan mengategorikannya sebagai narkotika golongan 1.
”Narkotika golongan ini dilarang untuk pelayanan kesehatan, meski dalam UU 35/2009 juga terdapat pengecualian dalam jumlah terbatas. Bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkapnya.
”Atas dasar itulah Fraksi PKS menegur keras Pak Rafly dan yang bersangkutan meminta maaf atas kesalahannya dan kekhilafan pikiran dan pernyataan pribadinya itu. Sehingga menimbulkan polemik serta membuat salah paham di kalangan masyarakat. Dan beliau menarik usulan pribadinya,” tambahnya. (pra)
