Berita UtamaPendidikan

Penyegaran Kurikulum Perlu Dilakukan

HL
ILUSTRASI: Siswa salah satu sekolah di Kota Bekasi mengikuti pembelajaran jarak jauh di rumahnya. istimewa

Radarbekasi.id – Sejumlah pihak sekolah menyambut baik disusunnya kurikulum darurat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pedoman guru mengajar dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi virus Corona (Covid-19). Pasalnya, kurikulum yang ada saat ini tidak cocok diterapkan.

Akibatnya siswa di sekolah merasa jenuh dan bosan saat mengikuti pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, penyegaran kurikulum perlu dilakukan oleh pemerintah.

Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMK Bisnis dan Teknologi (Bistek) Kota Bekasi Heri Riswanto mengatakan, penyusunan kurikulum darurat merupakan langkah yang tepat dari pemerintah dalam rangka beradaptasi dengan keadaan saat ini. Kebijakan ini diharapkan memudah siswa selama pembelajaran jarak jauh.

“Menurut saya ini merupakan suatu keputusan tepat, yang telah dibuat oleh pemerintah dimasa pandemi virus Corona (Covid-19) yang sekarang belum juga membaik,” ujar Heri kepada Radar Bekasi, Selasa, (5/5).

Menurutnya, kurikulum yang berlaku dan diterapkan saat ini pada masa pembelajaran jarak jauh dinilai membebani peserta didik. Sebab, idealnya kurikulum tersebut diterapkan dalam bentuk pembelajaran tatap muka atau secara langsung.

“Sudah banyak siswa yang mengeluh dengan proses pembelajaran saat ini meskipun kita pihak sekolah sudah cukup berinovasi dalam melaksanakan sistem mengajar,” tuturnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyegaran kurikulum agar para siswa tak merasa jenuh dan bosan selama belajar di rumah. Dikatakannya, dalam kurikulum darurat ini perlu diisi dengan konten pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

Selain itu, berisi tentang aspek pendidikan kecakapan hidup, kesehatan diri dan lingkungan serta yang tidak kalah penting adalah penguatan karakter kebangsaan dan keagamaan.

“Ada yang perlu diprioritaskan dalam kurikulum darurat ini, agar sistemnya tidak sama dengan kurikulum yang sekarang ini,” tukasnya.

Sementara Wakil Kepala Sekolah bidang Hhmas SMPN 29 Kota Bekasi Nining jika kurikulum darurat menjadi salah satu langkah yang penting untuk meringankan beban siswa, maka harus memenuhi kriteria pembelajaran siswa di rumah. Seperti pembentukan karakter serta kreatifitas siswa tetap harus dijaga.

“Yang penting dalam kurikulum darurat ini bagaimana caranya guru ataupun siswa tidak terlalu mengejar target kurikulum yang ada,” katanya.

Namun, dirinya berpendapat bahwa tidak perlu ada kurikulum darurat yang tengah disusun oleh Kemendikbud. Sebab, kata dia, para siswa sudah mulai terbiasa dengan kurikulum yang ada.

“Menurut saya sebaiknya kurikulum disamakan saja, karena lama kelamaan siswa juga akan terbiasa. Hanya saja yang perlu ditekankan sekarang adalah bagaimana sistem pembelajaran tidak memberatkan siswa,” pungkasnya.

Jangan Buang-Buang Anggaran
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, jangan sampai pembuatan kurikulum darurat itu menjadi program buang-buang anggaran dan tidak memiliki efek yang jelas.

Indra menuturkan, sebenarnya yang menjadi masalah saat ini bukan kurikulumnya. Melainkan tenaga pendidik dalam merespons PJJ di tengah wabah Covid-19. Ia menyoroti Kemendikbud yang sebatas mengeluarkan surat pelaksanaan PJJ atau pembelajaran dari rumah saja.

”Sampai saat ini belum terlihat pendampingan pemerintah. Misalnya, memberikan pelatihan kepada guru bagaimana menjalankan PJJ di tengah pandemi,” katanya.

Indra juga menjelaskan, pembuatan kurikulum tidak mudah. Apalagi sekarang, kala rapat-rapat atau pertemuan dilakukan dalam kondisi terbatas melalui streaming. Jika dipaksakan, kurikulum darurat mungkin baru jadi setelah pandemi mereda.

Menurut Indra, yang dibutuhkan saat ini adalah data. Misalnya, berapa banyak murid yang memiliki akses internet atau televisi di rumahnya. Termasuk juga data seberapa banyak guru yang memiliki akses jaringan dan bisa menjalankan PJJ secara daring.

Sambung dia, sampai sekarang data tersebut tidak ada di pemerintah. Padahal, data itu penting untuk mengambil kebijakan PJJ seperti apa yang cocok diterapkan. Dengan bekal data tersebut, pemerintah bisa memberikan sejumlah intervensi. Misalnya, membantu penyediaan jaringan internet, bahkan gadget, untuk para guru.

Selain itu, dia meminta pemerintah memberikan pelatihan secara terorganisasi kepada guru bagaimana menjalankan PJJ yang optimal. Dengan begitu, murid dan orang tua tidak merasa terbebani. Selama ini, pelatihan dilaksanakan secara swadaya oleh sejumlah organisasi. (dew/jpc)

Related Articles

Back to top button