RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, kembali dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta mulai Senin (14/9) besok. Hal ini dilakukan menyusul terus meningkatnya penyebaran Covid-19. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota, Kota Bekasi enggan mengikuti langkah serupa, dan memilih memperketat setiap aktivitas warga.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui peningkatan kasus terjadi di wilayahnya, terutama pada klaster keluarga. Tercatat sejak Maret hingga September, ada 196 kasus klaster keluarga, atau 512 jiwa terpapar didalamnya.
Menyikapi langkah yang diambil oleh DKI Jakarta, pihaknya mengaku akan merumuskan langkah kebijakan yang harus diambil awal pekan depan guna mengantisipasi perkembangan yang terjadi di DKI Jakarta.
”Memang peningkatan ini diakibatkan juga dari peningkatan di beberapa daerah di Bodebek, bahkan DKI sudah memutuskan kembali (PSBB total),” katanya saat dijumpai di Mapolres Metro Bekasi Kota, Kamis (10/9).
Dia mengaku langkah yang diambil tidak sama dengan DKI. Menurutnya, semua daerah memiliki cara penanganan masing-masing, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan dan prasarana.
Semua sektor kehidupan masyarakat akan diperketat pelaksanaan protokol kesehatannya. Cara ini lebih lanjut akan dirumuskan setelah menjaring masukan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).”Seirama (dengan DKI Jakarta), tapi caranya berbeda, penanganannya berbeda,” tutup pria yang akrab disapa Pepen tersebut.
Ya, untuk mengantisipasi membludaknya pasien Covid-19, Pemerintah Kota Bekasi akan mengoperasikan Rumah Sakit (RS) darurat di Stadion Patriot Candrabhaga sebelum akhir September ini. Kapasitas ruang RS Rujukan saat ini terbatas.
Jika setiap harinya ada 40 kasus positif baru, maka sepekan kedepan dipastikan RS sudah tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19. Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengaku Kota Bekasi mengalami peningkatan angka reproduksi (RT) menjadi 1,55, sementara kapasitas rumah sakit di Kota Bekasi menyisakan 180 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Guna menyikapi situasi tak terduga dalam sepekan kedepan, 55 tempat tidur di RS darurat di Stadion Patriot Candrabhaga siap digunakan.
Langkah penanganan pencegahan Covid-19 harus dilakukan baik di wilayah Jabodetabeka. Awal pekan depan rencananya rapat digelar bersama dengan seluruh anggota Satgas untuk mendata dan mengumpulkan, serta memantau pergerakan penyebaran kasus.
“Kalau misalkan tiap hari kasus ini naik per 40 kasus, ya tujuh hari kedepan ada 280 kasus. Sementara, kemampuan rumah sakit kita tidak mencukupi,” tegasnya usai mengikuti rapat virtual bersama Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan sejumlah kepala daerah se Jabodetabek, kemarin.
Sementara itu, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono menyarankan daerah penyangga, termasuk Bekasi untuk mengikuti langkah yang diambil oleh DKI Jakarta. Pelonggaran dan pertimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi pertimbangan pemerintah daerah menurutnya lantaran pemerintah daerah mengikuti langkah dan strategi pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.”Yasudah, saya sarankan Bekasi ikut PSBB,” ungkapnya.
Namun, langkah yang akan diambil oleh daerah penyangga kembali bergantung pada pemerintah pusat. Seyogyanya, tidak ada keraguan bagi pemerintah pusat untuk mendorong wilayah Jabodetabek memberlakukan PSBB.
Pada awal memasuki tatanan hidup baru, pemerintah mempercepat pilihan untuk segera memulihkan situasi ekonomi, saat ekonomi digenjot justru penyebaran Covid-19 meningkat. Pada saat menggenjot pemulihan ekonomi, Pandu melihat perkembangan ekonomi di wilayah Bekasi berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi di Bekasi lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta.
Justru langkah yang diambil menurutnya strategi yang salah. Sehingga yang terjadi peningkatan penyebaran kasus.”Kita menguji pernyataan presiden kemarin, bahwa negara akan mendorong mengatasi pandemi. Kalau pandemi diatasi, baru ekonomi pulih,” tukasnya.
Sementara itu, Asisten Daerah II Pemerintah Kabupaten Bekasi Iswanto mengaku, Pemkab bekasi belum menentukan sikap untuk mengikuti PSBB total seperti yang dilakukan DKI Jakarta.
“Kita akan melakukan kajian dulu. Kita belum memutuskan. Nanti saja, pasti kita kabari hasilnya. Masih dalam pembahasan. Nanti akan kita sampaikan setelah ada putusan. Itu gampang,” singkatnya.
Terkait akan adanya pembahasan PSBB, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Alamsyah, enggan bicara panjang lebar. Terlebih, saat dirinya di tegaskan soal protokol kesehatan yang dinilai masih lemah di Kabupaten Bekasi.
Ketua komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan PSBB total. Menurutnya, PSBB parsial selama ini tidak berjalan efektif. ”Saya setuju dengan PSBB total, namun harus dibarengi dengan regulasi dan sanksi yang efektif,” imbuhnya. (sur/dan)
