RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan siswa Bina Karya Mandiri (BKM) 1 Kota Bekasi yang ditangkap polisi karena hendak melakukan aksi tawuran terancam dikeluarkan dari sekolah. Pasalnya, perbuatan mereka melanggar peraturan.
Wakil Kepala SMK BKM 1 Bidang Kesiswaan Ismail Sale mengakui, puluhan siswanya ditangkap polisi karena akan melakukan aksi tawuran. Mereka berstatus pelajar aktif kelas 11 dan 12.
Dari jumlah anak didiknya yang ditangkap, beberapa diantaranya sudah dibebaskan. “Dari 30 siswa yang ditahan, 10 sudah dibebaskan. (Mereka) akan diberikan pengarahan serta menerima kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah,” ujar Ismail, kepada Radar Bekasi, Kamis (1/10).
Menurutnya, SMK BKM 1 memiliki peraturan ketat yang melarang peserta didik melakukan aksi tawuran, menggunakan narkoba, tindakan kriminal, dan asusila. Bila melanggar, siswa akan langsung dikeluarkan dari sekolah.
Lanjut dia, pihaknya menegaskan bahwa sampai saat ini masih komitmen dengan aturan yang dibuat. Bahkan selama pandemi telah mengeluarkan 70 siswa karena melakukan berbagai macam pelanggaran.
“Jadi kemungkinan besar kebijakan yang akan dibuat (bagi siswa yang ditahan polisi) adalah mengeluarkan siswa, karena sudah melanggar salah satu peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah,” tuturnya.
Ismail mengatakan, aturan sekolah ini diketahui oleh seluruh siswa maupun orangtua. Sebab, sudah disosialisasikan sebelum memasuki SMK BKM 1.
“Jika melanggar, maka mereka tahu konsekuensinya,” tegasnya.
Siswa BKM 1 yang masih ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit, cocor bebek, kujang, dan golok. Sajam itu akan digunakan untuk bekal mereka melakukan aksi tawuran dengan pelajar dari sekolah lain.
Pelajar yang terlibat didampingi oleh orangtuanya masing-masing. Kepada polisi, orangtua yang anaknya dibebaskan telah membuat surat pernyataan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Pada saat hari kejadian, jelas Ismail, siangnya merupakan jadwal peserta didik mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah secara daring. Ia membantah apabila pihaknya disebut kecolongan terkait hal ini.
Menurutnya, pihak sekolah sudah berupaya maksimal dalam mengawasi peserta didik. Bahkan SMK BKM 1 memiliki tim kerja yang bertugas mengontrol siswa selama berada di dalam maupun luar sekolah.
“Kita punya tim bembinaan dari dalam dan luar, kita juga punya tim BK serta kita wali kelas. Yang tentu memonitoring siswa selama menjalani PJJ, tapi tidak terlepas dari itu pembinaan orangtua di rumah juga diperlukan,” tegasnya.
Ismail berpendapat bahwa siswanya kemungkinan merasa jenuh dengan kegiatan PJJ yang sudah berlangsung selama 6 bulan lebih ini. Kemudian ingin meluapkannya dengan kegiatan di luar, namun dengan cara yang tidak benar.
“PJJ ini menimbulkan sisi negatif dan positif, mungkin ini merupakan peringatan bagi dunia pendidikan bahwa sebenarnya siswa sedang mengungkapkan rasa rindunya untuk melakukan aktivitas di sekolah, namun cara yang mereka lakukan salah,” katanya.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi orangtua dan dunia pendidikan karena bisa dialami oleh pelajar dari sekolah lain. Oleh karena itu, tak hanya pihak sekolah yang haru aktif memantau siswa melainkan juga orangtua di rumah.
“Mereka para pelajar perlu diperhatikan. Karena tentu dalam waktu 8 bulan belajar di rumah, sikap serta moralnyaa pasti akan anjlok dan berubah. Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi dunia pendidikan untuk memperbaiki dan membenahi,” pungkasnya. (dew)
