RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pemberian vaksin gratis mengalami perubahan. Ada kemungkinan skema 30:70 yang sempat diwacanakan berubah menjadi 50:50. Komposisi tersebut berarti 50 persen menerima vaksin secara gratis dan 50 persen lagi biaya sendiri.
Menanggapi hal tersebut, sebagian besar masyarakat Bekasi tidak mau membayar vaksin yang rencananya akan dibagikan pada Januari 2021 nanti. Hasil survei yang dilakukan oleh Radar Bekasi akhir pekan lalu menunjukkan, 81,5 persen masyarakat menolak membayar vaksinasi Covid-19. Survei yang dilakukan secara virtual tersebut mendapat respon dari 200 masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi, hanya 18,5 persen yang bersedia untuk membayar vaksin.
Ketidaksediaan mereka dilatar belakangi oleh berbagai alasan, diantaranya kemampuan pemerintah, ekonomi masyarakat yang melemah di tengah pandemi, hingga menilai vaksinasi merupakan tanggung jawab pemerintah dalam status bencana nasional non alam. Sementara itu, sebagian kecil masyarakat bersedia membayar vaksin dengan catatan telah dibuktikan manfaat dan kemanjurannya dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus, dengan harga terjangkau, hingga masyarakat berkeyakinan tidak akan terjangkit Covid-19 setelah dilakukan vaksinasi.
Disamping itu, ada pula masyarakat yang masih menunggu ketentuan harga vaksin, mereka bersedia membayar jika tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, sebaliknya jika harganya terlampau mahal.
Salah satu warga Kecamatan Bekasi Utara, Asep (19) mengatakan bahwa ia tidak bersedia membayar vaksin dengan alasan ekonomi. Situasi ekonomi keluarga yang tergolong menengah kebawah semakin melemah saat masa pandemi membuatnya dirasa tak mungkin untuk membayar vaksin.
“Karena di masa pandemi saja sudah sangat kerasa dampak dari pandemi ini dibagian ekonomi, untuk bisa makan sehari-hari aja udah Alhamdulillah, lah kok vaksin ini malah berbayar,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, Selasa (15/12).
Hal yang sama disampaikan oleh warga lainnya, Doni. Ia menilai vaksin berbayar ini akan memberatkan masyarakat, terutama jika harga yang dipatok terlalu mahal.”Berat, apalagi kalau seharga (test) swab pada saat awal (pandemi) kemarin,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto berpendapat sedianya pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi warganya, termasuk memudahkan masyarakat. Dengan menggeratiskan vaksin ini, perlu dipertimbangkan kemampuan keuangan setiap daerah.”Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan memfasilitasi warganya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemda,” singkatnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyebutkan bahwa target vaksinasi akan menyasar 107 juta masyarakat Indonesia usia 18–59 tahun. Dari jumlah tersebut, 30 persen bakal dibiayai pemerintah alias vaksin diberikan gratis.
Skema itu ternyata belum fixed. Sebab, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pemerintah terus melakukan evaluasi. Salah satunya melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin”Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya,” ujarnya di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) kemarin.
Muhadjir mengakui, ada perubahan jumlah target vaksinasi ini. Dalam rapat tersebut, target vaksinasi diperkirakan naik menjadi 182 juta orang dari semula 107 juta orang. Perubahan itu juga menyangkut besaran pembiayaan. Sebanyak 50 persen dari target vaksinasi tersebut mungkin akan mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.
”Tapi, ini masih tentatif ya. Saya tidak punya kewenangan. Tapi kan, kalau saya enggak jawab, protes. Jadi, kemungkinan 50-50, ndak (30-70),” jelas mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Karena itu, kata dia, presiden minta skema vaksinasi disusun secara detail. Misalnya, bila memang tujannya adalah pemulihan ekonomi, program harus jelas. Selain itu, target vaksinasi bakal berbasis prioritas.
Prioritas pertama penerima vaksin adalah tenaga medis di garda terdepan. Kemudian, tenaga nonmedis yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Ketiga, mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi. Kini dipertimbangkan pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan, maupun pelaku UKM. ”Sedang dipetani mana yang diberi bantuan pemerintah dan mandiri,” ungkapnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan, mandiri ini tidak berarti yang bersangkutan harus bayar sendiri. Dia mengakui bahwa memang ada skema bayar sendiri nanti. Namun, vaksinasi untuk karyawan ini lebih ditujukan pada mandiri yang ditanggung perusahaan dan pemilik usaha tempatnya bekerja. ”Itu masih dinegosiasikan. Tadi presiden minta wanti-wanti, tolong detail betul dan waktunya semakin dekat,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyatakan bahwa tenaga kesehatan dan vaksinator dari TNI-Polri sudah berlatih melakukan vaksinasi Covid-19. Pada awal Desember lalu, ada 11.408 orang yang dilatih dari 21 provinsi. ”Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.643 orang dari 34 provinsi,” ungkapnya.
Sejauh ini persiapan sesuai dengan rencana. Dia optimistis vaksinator untuk semua provinsi akan tercukupi. Simulasi juga sudah dilakukan di Bogor dan Bekasi. ”Ada masalah yang kurang. Ya, namanya pekerjaan besar,” kata Oscar.
Pemerintah juga bakal memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksinasi. Dinas kesehatan dan puskesmas menjadi aktor dalam sosialisasi. ”Jangan dipersulit. Pakai local wisdom atau bahasa daerah lebih baik,” tuturnya.
Yang akan disampaikan ke masyarakat pun beragam. Contohnya, tahapan, efektivitas vaksin, dan kehalalan vaksin yang digunakan. ”Namun, yang harus terus disampaikan adalah mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.(sur/jpc)
