RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 223.478 warga Kabupaten bekasi yang berada di 16 desa dari 11 kecamatan, menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk priode 2020-2026, kemarin. Mereka yang terpilih diminta transparan dalam menggunakan anggaran desa yang nilainya fantastis setiap tahunnya.
“Kalau menurut saya, yang paling penting kepala desa harus transparan. Perkiraan saya, anggaran setiap desa per tahunnya sekitar Rp3 miliar. Tentu itu sangat menggoda, karena memang anggarannya besar sekali,” ujar pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, Adi Susila kepada Radar Bekasi, Minggu (20/12).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memberikan training secara periodik, sesuai dengan kebutuhan pembukuan di desa. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan. Pasalnya dia menilai, itu yang menjadi permasalahan setiap kepala desa.
“Intinya pemerintah pusat sudah membuat ketentuan tentang pembukaan desa. Sekarang problemnya, bagaimana aparatur desa bisa mengisi ketentuan dari pemerintah pusat itu,” tuturnya.
Pria yang juga sebagai Dosen Kebijakan Publik di Universitas Islam 45 Bekasi ini menyarankan, agar kepala desa terpilih bisa mengabdi secara sungguh-sungguh kepada masyarakat. “Menurut saya, ini kesempatan terbaik bagi kepala desa untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Ini momentum yang bagus,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Maman Firmansyah mengatakan, anggaran Pilkades serentak di 16 desa ini menghabiskan biaya sebesar Rp14 miliar lebih, setelah sebelumnya terjadi penambahan sebesar Rp4.440.000.000.
Kata dia, untuk penghitungan suara dalam pelaksanaan Pilkades akan dilakukan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun jumlah TPS dari 16 desa yang melaksanakan Pilkades sebanyak 455. “Nanti hasil akan dibawa ke salah satu TPS yang ditunjuk untuk melakukan rekap. Sekarang perhitungan sudah selesai semua,” jelasnya.
Terpisah, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menilai masyarakat antusias mengikuti Pilkades, dengan mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) yang diterapkan diera pandemi Covid-19 ini. Dirinya berharap, Pilkades ini bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membangun desanya dengan baik.
“Pantauan saya, penerapan protokol Covid-19 sudah baik disetiap TPS yang ada. Mudah-mudahan kepala desa yang dipilih masyarakat bisa membangun desanya (wilayah) dengan baik,” tuturnya.
Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan menuturkan, sebanyak 2.21 personil gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri akan diterjunkan pada pelaksanaan Pilkades ini. Personil gabungan tersebut dibagi ke 16 desa.
Pria yang juga sebagai Wakil Ketua I Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi ini menegaskan, sudah memberikan arahan kepada panitia maupun cakades secara personal, bahwa dalam konsetasi ini tidak hanya menerapkan aturan pilkades saja, tapi Prokes Covid-19 harus diterapkan.
“Saya sudah memberikan arahan, tidak hanya aturan mengenai Pilkades saja, tetapi juga aturan mengenai prokes Covid-19. Dua-dua punya sanksi, baik admistrasi maupun pidana, sehingga ini harus diperhatikan oleh seluruh cakades,” jelasnya.(pra)
