RADARBEKASI.ID, BEKASI – Salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim terkonfirmasi positif covid-19. Hal ini diketahui dari akun media sosial Facebook pribadinya. Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan melalui unggahan video, jika sejak lima hari lalu sedang menjalani pengobatan. Menurutnya, resiko ini dia terima karena kerap turun ke lapangan menyapa masyarakat.
Tidak hanya itu, tujuh staf lainnya juga diketahui terpapar virus asal Wuhan China ini.Kendati demikian, gedung DPRD Kota Bekasi tidak di sterilkan. Kamis kemarin, DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna awal tahun. Bahkan, selama ini aktivitas tetap berjalan seperti biasa.
“Selama ini tak pengaruhi kami untuk tetap bekerja karena memang tugas dan fungsi di kami ini adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi harus tetap berjalan, semisal sidang paripurna itu kan bagian dari peran kami kepada masyarakat yang tetap harus dilaksanakan,” kata Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kota Bekasi, M Ridwan, kemarin.
“Jadi, sampai hari ini total ada tujuh staf kami positif Covid-19. 5 orang masih menjalani isolasi mandiri dan dua lagi bekerja kembali atau sudah sembuh. Sedangkan dewan sendiri kita belum berani sampaikan, sebab itu bagian dari pribadinya dan tidak semua juga kan mau diketahui jika terkena Covid-19,” ungkapnya.
Dia juga mengaku sudah menerima informasi adanya anggota DPRD yang positif Covid-19. “Jadi, sebagai pelayanan dewan yang merupakan representatif dari rakyat, otomatis harus difasilitasi sedemikian rupa agar tetap terjaga kesehatannya.Terkait layanan kesehatan kepadanya itu kita telah fasilitasi dengan koordinasi kepada Dinkes untuk penanganan yang itu memang menjadi kewenangannya, dan selama ini pun Dinkes tidak ada masalah,” kata Ridwan ditemui di DPRD Kota Bekasi, Kamis (7/1).
Menurut dia, yang bersangkutan telah diswab kembali pada Rabu (6/1) lalu, namun Ridwa mengaku belum mengetahui hasilnya,”Sejauh ini kita terus pantau terkait perkembangan kesehatannya, dan tim Dinkes pun saat ini masih kerja untuk melakukan tracking. Namun, apakah kena di sini atau di rumah pun kami tak bisa sampaikan biar dari yang bersangkutan saja untuk menyampaikan mau atau nggak,” ujarnya.
Ridwan memastikan tak ada pengaruh dengan kegiatan di DPRD, karena semuanya sudah diagnedakan.
“Jadi, hal ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan agenda yang ada di dewan, semua tetap berjalan karena ini bagian pelayanan kepada masyarakat juga. Dan untuk sidang paripurna perdana pun tetap kami gelar dengan mengedepankan soal protokol kesehatan, yakni dilakukan secara langsung dan virtual. Jadi, untuk yang tak hadir disini ataupun yang bersangkutan bisa tetap ikut melalui virtual,” tandasnya.
Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menilai tracing harus dilakukan dengan tepat untuk mengetahui lokasi penyebaran kasus, tertular di kantor atau di tempat lain. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan operasional kantor DPRD dilakukan pembatasan hingga penutupan sementara.”Jadi tergantung dari hasil kontak trackingnya, ada hubungan apa tidak (dalam penyebaran) anggota DPRD dengan kantornya,” terangnya.
Namun, dengan memperhatikan situasi paripurna di Kantor DPRD kemarin, selama penularan tidak terjadi di lingkungan kerja DPRD, dan yang bersangkutan tidak hadir dalam Paripurna, maka tidak menjadi masalah. Untuk itu sekali lagi ia menekankan harus diperhatikan tracing dari kasus yang menyebabkan anggota DPRD terpapar.”Jadi kalau anggota dewan itu tertular dari kantornya, temen anggota DPRDnya, itu baru ditutup kantor DPRDnya,” tukasnya. (mhf/sur)
