RADARBEKASI.ID, BEKASI – Elektabilitas sejumlah partai saat ini menurun. Pasalnya, beberapa kader partainya tersandung masalah hukum. Kendati demikian, popularitas partai ditingkat pusat tidak berpengaruh ke daerah. Demikian dikatakan Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila, kepada Radar Bekasi, belum lama ini.
Menurutnya, kultur masyarakat yang mudah melupakan sebuah peristiwa atau kejadian, menjadi salah satu penyebab penurunan elektabilitas kedua partai yang bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini, tidak berhimbas ke daerah. Terlebih, pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi. “Menurut saya, tidak berpengaruh ke Pilkada mendatang, karena pelaksanaannya juga masih lama. Biasanya masyarakat sudah lupa dengan peristiwa yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Adi menilai, pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun sekali ini, masyarakat lebih memilih sosok dari orang yang ikut dalam kontestasi tersebut, ketimbang partai pendukung untuk menentukan pilihan. Sehingga, penurunan elektabilitas partai tidak begitu berpengaruh.”Kebanyakan masyarakat itu melihatnya tokoh (sosok), bukan partainya,” tuturnya.
Misalnya seperti PDIP, Gerindra, PKS, dan lainnya, mempunyai pemilih loyal. Lalu, kenaikan dan penurunan ini disebabkan oleh pemilih-pemilih swing (orang yang belum menentukan pilihan tetap). Faktornya, mulai dari ideologi, kepemimpinan, jaringan, dan isu yang berkembang saat ini.
Oleh karena itu, pengaruh pada Pilkada nantinya tergantung kinerja pemerintah. Misalkan, dinilai buruk sama masyarakat, tentu akan ada partai yang dirugikan dan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kinerjanya dinilai baik, akan ada yang diuntungkan dan dirugikan.
“Naik turunnya elektabilitas partai ini, karena pemilih-pemilih swing, yang pindah-pindah partai, karena belum ada pilihan tetap. Kalau dampaknya tinggal nanti bagaimana kinerja dari pemerintah menjelang Pilkada,” tuturnya.
Pada situasi ini, pria yang juga sebagai Dosen Kebijakan Publik di Universitas Islam 45 Bekasi ini menegaskan, Partai Politik (Parpol) seperti PKS sangat diuntungkan. Maka saat ini, elektabilitas partai tersebut mengalami peningkatan, mengingat PKS ini partai yang diluar pemerintahan (kabinet).
Menurutnya, peningkatan elektabilitas PKS ini akan terus mengalami kenaikan, apabila kinerja pemerintah dinilai buruk oleh masyarakat. Namun, saat PKS ini tidak bisa konsisten sebagai partai oposisi. Artinya, masuk dalam pemerintahan, tidak akan diuntungkan oleh situasi seperti sekarang ini.
“Saya kira, PKS harus konsisten sebagai oposisi. Karena naik turunnya PKS ini, ditentukan kinerja dari pemerintah,” ucapnya.
Untuk diketahui, Survei Voxpopuli Research Center yang dilakukan pada 26-31 Desember 2020, Gerindra, menempati posisi kedua dengan stabil di angka 14,1 persen (Juni 2020), dan 13,9 persen (Oktober 2020), tapi pada Desember merosot tinggal 9,3 persen.
Untuk PDIP, sekalipun tetap berada di posisi pertama, secara persentase tren elektabilitas terus melorot dari 33,5 persen di bulan Juni, turun tipis 31,3 persen di Oktober, dan kini meraih 19,6 persen di Desember 2020.
Sedangkan, untuk PKS masih berada diposisi keempat, dimana pada Juni 2020 meraih 5,3 persen, kemudian naik tipis menjadi 5,6 persen di Oktober, dan meroket di angka 8,1 persen di Desember 2020.(pra)
