Cikarang

Pemkab Evaluasi Keterlambatan Pembayaran Proyek Jaling

DILEWATI PENGENDARA: Seorang oengendara bermotor melintas di salah satu jalan lingkungan (jaling) yang sudah selesai dibangun, di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Adanya keterlambatan pembayaran pada proses pembangunan infrastruktur, menjadi perhatian sejumlah pihak, dan menjadi evaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, Maman Agus Supratman, keterlambatan pembayaran sejumlah pelaksaaan proyek infrstruktur, disebabkan berbagi hal, diantaranya persyaratan yang belum dipenuhi pelaku usaha (kontraktor).

“Biasanya karena persyaratan untuk penagihan hasil pekerjaan belum lengkap,” ucap Maman.

Namun demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan, keterlambatan ini lantaran kebijakkan rotasi mutasi pegawai yang dilakukan pada situasi yang tidak tepat. Pejabat yang bertugas ketika proses pengerjaan proyek, lalu dirotasi dengan pejabat baru disaat proses pembayaran.

“Salah satu yang harus diperhitungkan, yakni rotasi mutasi yang tidak pada saat posisi seperti itu. Misalnya yang merencanakan pejabat A, kemudaian yang mengerjakan pejabat B, tiba-tiba pada saat pembayaran, orangnya berbeda lagi. Ini yang menjadi salah satu kendala,” tuturnya.

Akan tetapi, Maman memastikan, keterlambatan ini menjadi salah satu perhatian pada proses audit mendatang. Sistem E-katalog pun harusnya sudah memperhitungkan kualitas dari pembangunan itu.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa /Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, Beni Saputra menjelaskan, untuk melakukan evaluasi, akan dikumpulkan semua pihak, termasuk dari dinas teknis. Namun hingga saat ini, hal itu belum dilakukan secara formal, melainkan secara informal atau koordinasi.

“Mungkin saat ini masih sibuk persiapan kinerja awal tahun,” terang Beni.

Kemudian, terkait masalah pembayaran pelaksanaan kegiatan, kata Beni, hal itu merupakan administrasi dan tekhnis.

“Kalau masalah pembayaran kan bukan hanya yang melaksanankan kegiatan melalui E-katalog, kegiatan lain-nya juga ada sebagian yang belum dibayar,” tandasnya.

Secara keseluruhan, Beni mengaku pelaksanaan kegiatan melalui E-katalog, bisa berjalan dengan baik dari aspek kualitas jalan yang dilaksanakan.

“Jadi memang perlu ada evaluasi, tapi harus secara keseluruhan. Dan hingga saat ini, saya melihat kualitas pembangunan jalan lingkungan (jaling) lebih baik,” ujarnya. (and)

Related Articles

Back to top button