RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menilai langkah DPD Golkar yang mulai melakukan konsolidasi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai tidak tepat. Pasalnya, RUU Pemilu itu tidak mendesak, harusnya fokus memikirkan cara untuk memutus penyebaran Covid-19.
“RUU Pemilu itu tidak terlalu mendesak. Seharusnya, Partai Golkar lebih serius memikirkan Covid-19 agar cepat selesai, ketimbang memikirkan RUU Pemilu,” ujar Wakil Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi, Senin (1/2).
Menurut pria yang akrab disapa Jio ini, sebagai partai petahana yang kini memimpin Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Golkar harusnya bisa melihat kondisi yang terjadi saat ini. Terlebih, Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini sudah disahkan pada tahun 2016 lalu.”Saya meyakini, semua sangat menyadari bahwa tidak akan ada pemilihan di 2022 dan 2023, karena Undang-Undang Pemilu ini disahkan di tahun 2016,” ucapnya.
Menyikapi itu, Wakil Ketua Bapilu DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman menuturkan, konsolidasi yang dilakukan partainya ini, sebagai upaya penguatan di internal. Untuk menekan penyebaran covid-19 kata Arif, partainya sudah melakukan banyak hal, seperti pembagian masker, hand sanitaizer, Alat Pelindung Diri (APD), dan sebagainya.
“Tugas kita di partai melakukan konsolidasi, penguatan di internal, itu kan sah-sah saja. Adapun kegiatan untuk menekan penyebaran covid-19, tetap kita lakukan,” katanya.
Arif menegaskan, agenda-agenda partai akan terus berjalan walaupun ditengah pandemi covid-19. Pasalnya, tidak semua stag (berhenti) karena adanya covid-19 ini. Kemudian, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, sekaligus Ketua DPD Golkar, terus berupaya menekan laju penyebaran covid-19.
“Ya, itu kan bagian yang terpisah, karena fungsi organisasi juga harus terus berjalan. Bupati Bekasi, sekaligus Ketua DPD, terus berupaya menekan laju penyebaran covid-19,” ucapnya. (pra)
