RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah pemuda mengatas namakan Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa) melayangkan protes terkait rencana pengadaan meubelair di tengah Pandemi Covid-19.
Aksi tersebut mereka lakukan di depan Gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, serta Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Senin (29/3).
Dalam orasinya mereka meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk mempertimbangkan dan membatalkan pengadaan meubelair yang nilainya disebut mencapai Rp30 miliar.
Pasalnya, hingga saat ini proses pembelajaran tatap muka belum normal menyusul masih terjadinya temuan kasus positif Covid-19.
Selama hampir satu jam berorasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, tidak ada satupun Dewan yang menemui. Para pemuda yang melakukan aksi akhirnya bergerak ke depan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
Dalam orasinya, Latif Mahfudin selaku Koordinator Aksi menyampaikan, pengadaan meubelair hingga Rp30 miliar tersebut tak relevan dengan kondisi Pandemi saat ini.
“Anggaran Rp30 miliar itu tidak sedikit. Sebab hampir setiap tahun Disdik selalu merancang anggaran untuk membeli meubelair,” kata Latif saat menggelar aksi, Senin (29/3).
Dengan kondisi Pandemi saat ini, lanjut Latif, Pemerintah harus bijak dalam mengatur anggaran. Pemerintah dijelaskannya harus memprioritaskan ke sektor kesehatan dan sektor ekonomi. “Kita minta anggaran meubelair ini harus terpublikasi secara utuh,” ucapnya.
Sementara, Kapala Disdik Kota Bekasi, Inayatullah mendatangi para pengunjuk rasa di depan kantornya. Dirinya menyampaikan, bahwa kegiatan APBD itu kegiatan proses perencanaan pembelian meubelair sejak tahun 2020.
Dan untuk tahun 2022 proses perencanaan itu dari tahun 2021. Menurutnya ada proses yang ditempuh terkat proses pengadaan tersebut.
“Saya anggap tuntutan ini bagus. Karena semua ini untuk kebaikan masyarakat. Kita Disdik pasti menjalankan visi misi dan dari RPJMD 2018-2023. Setelah itu pun, nantinya akan ada Renstra ada Renja. Proses ini berjalan sesuai dengan alur perencanaan dan penganggaran. Hingga saat ini sedang di proses diaudit apakah sebesar itu yang dibutuhkan atau tidak,”paparnya.
Pihaknya mengaku turut meminta pendampingan kejaksaan sebagai jasa pengacara Negara terkait proses pengadaan tersebut.
“Proses itu sudah kita lakukan. Jadi tidak seujug-ujug kita anggarkan itu. Jadi ada proses-proses. Dan itulah yang kita lakukan sekarang ini,” jelasnya.
Saat ini kata dia baru proses RAB belum ada proses pembelian meubelair. Pihaknya menegaskan proses tersebut bisa turut serta diawasi.
“Prosesnya silahkan dikawal, kami sangat transparan. Kita sebagai yang diberikan amanah ada kontak kerja dan kontrak jabatan kita sudah tandatangan untuk tahun ini mengerjakan apa sudah ada. Kita sudah lakukan proses itu,” ungkapnya.
Terpisah, Pemerhati Pendidikan dari LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Yahya mengatakan, pengadaan meubelair dianggap penting dan mendesak apabila digunakan untuk mengganti maubeleir yang rusak berat, mengisi meubelair Ruang Kelas Baru (RKB) dan mengisi meubelair Unit Sekolah Baru (USB).
“Karena biasanya bangun RKB dan USB terpisah anggarannya dengan meubelair. sehingga dianggap prioritas,” katanya.
Diluar tiga masalah tersebut, menurutnya pengadaan meubelair tidak begitu mendesak.
Kedepan kata dia pengadaan meubelair harus berdasarkan kebutuhan. Bukan unsur kedekatan agar anggaran bisa efektif dan tepat sasaran.
“Misalnya pengadaan meubelair didasarkan data dapodik pada sarana dan prasarana. Apalagi di masa pandemi ini, harusnya lebih mengedepankan kebutuhan super prioritas, terutama akses sanitasi sekolah dan pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan dalam persiapan pembelajaran tatap muka,” tukasnya. (pay)
