RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Raden Eko diminta mundur dari jabatanya, karena dianggap tak mampu memimpin Partai. Hal ini menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kejanggalan laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan parpol (banparpol) tahun 2020.
Berdasarkan hasil audit BPK RI, tentang bantuan pembinaan parpol di tahun 2020 di Partai Gerindra Kota Bekasi didapatkan bukti dari LPJ Banparpol dinyatakan tidak lengkap dari total, senilai Rp216.252.000.BPK menemukan dana yang tidak didukung dengan bukti dana operasional dari kegiatan pendidikan politik sebesar Rp 83.282.000.
Atas temuan itu, LPJ partai Gerindra ini pun dianggap tidak sesuai dengan PP nomer 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 141 ayat 1,Permendagri No 13 tahun 2006, dan perubahan 2 tahun 2011.
“Iya, saya akan segera laporkan ke kejaksaan biar diperiksa keuangan partai,” kata salah seorang kader partai Gerindra Kota Bekasi, Bambang Sunaryo kepada Radar Bekasi.
Pria yang berprofesi sebagai lawyer mengaku jengkel dengan temuan BPK tersebut. Pasalnya, bagaimana mungkin pada laporan itu tertulis kegiatan pendidikan politik, padahal tak pernah ada kegiatannya atau jangan-jangan Ketua DPC tak mengerti apa itu pendidikan politik.
“Pendidikan politik itu apa sih?, masa Ketua nggak paham. Itu kan nggak jelas dilaporan, siapa narasumber nya, siapa pesertanya. Ini kan nggak ada, masa sekelas Ketua DPC gak ngerti hal ini,” Ketusnya. “Bakal saya laporin itu, kita sedang siapkan walaupun kerugian 83 juta itu kecil tapi dia sudah membohongi publik namanya,” sambungnya.
Dia meminta ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Raden Eko mundur dari jabatannya. Karena dianggap tak punya kapasitas memimpin partai. “Pokoknya dia kurang berkompeten mimpin partai, seperti tidak bisa komunikasi secara baik dengan fraksi, tak bisa koordinasikan para pengurus lain, dan tak bisa konsolidasi kesolidan partai dari tingkat ranting sampai DPC. Lebih parah lagi kantor Gerindra tak jelas dimana, udah kayak kucing aja pindah bolak-balik nggak jelas. Sekarang juga itu tak pernah dibuka kantornya,” papar dewan pakar di DPRD Kota Bekasi.
Menurutnya, saat ini kader partai tetap solid dan kuat, sehingga tetap akan dan patuh untuk mendukung Prabowo maju menjadi Capres 2024 nanti. Tapi, tak juga harus dibawah kepemimpinan Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, karena dia sama sekali tak punya kapasitas memimpin partai.
“Iya saya pribadi anggap partai ini vacum tak jelas, dan saya malah lebih salut para pekerja partai di parlemen. Saya apresiasi atas tugas anggota fraksi Gerindra di DPRD, karena bisa bekerja baik dan yang nggak bagus itu Ketua DPC aja, makanya saya minta dia mundur,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Raden Eko enggan berkomentar saat dikonfirmasi mengenai masalah tersebut,”WA dulu brow, lagi sama BOD (Orang-orang jepang di kantor),” singkatnya tanpa berikan jawaban terkait persoalan partainya. (mhf)
