RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bekasi terus mendapatkan sorotan, karena dinilai lambat dalam menjalankan tugasnya. Para legislator tersebut diminta meningkatkan kinerjanya dan lebih peduli dengan kondisi masyarakat.
“Mereka (DPRD) harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu yang menjadi skala prioritas,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, Daeng Muhammad, kepada Radar Bekasi, Selasa (27/7).
Kata Daeng, selama ini sudah memberikan arahan kepada jajaran fraksi PAN di DPRD agar bekerja secara optimal dan serius memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Bekasi. Pertama harus sense of crisis, saat ini adalah kondisi kritis, dimana masyarakat butuh wakil rakyatnya, yang mau mendengar persoalan warga serta memberikan solusi.
Sebagai wakil rakyat, Daeng menegaskan, harus berani mengambil konsekuensi atau akibat dari jabatan yang dipegangnya. Kemudian mau diperintah oleh rakyat, mengingat mereka itu mempunyai tiga fungsi. Yakni legislasi, controlling, dan budgeting.
“Kalau dia merasa wakil rakyat, mereka harus mau diperintah oleh rakyat, mereka adalah bawahan dari rakyat. Dan mereka harus bekerja untuk rakyat. Itu yang harus mereka lakukan,” ucap pria yang juga sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini.
Senada disampaikan Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin. Dirinya menyampaikan, partainya rutin menggelar rapat antara fraksi dengan DPC setiap bulannya. Namun, apabila ada hal-hal yang urgent, rapat akan dilakukan setiap dua Minggu, atau satu Minggu sekali.
Dalam rapat tersebut dirinya menegaskan, DPC selalu tekankan pada zaman pandemi seperti ini, agar fokus ke persoalan anggaran refocusing untuk Bantuan Sosial (Bansos). Termasuk fokus kepada dinas-dinas yang terkait dengan penanganan pandemi ini. Hal itu sangat perlu dilakukan, mengingat partainya sebagai pimpinan di DPRD.
“Kita selalu mengingatkan agar bisa menjalankan tupoksi secara baik. Jangan sampai Gerindra hari ini yang memimpin dibilang gagal. Kita selalu tekankan itu terus,” tuturnya.
Menurutnya, tupoksi anggota dewan sudah jelas, ada beberapa hak yang bisa dilakukan. Kemudian, apabila hari ini anggota DPRD tidak mampu membela kepentingan diri sendiri. Bagaimana membela hak rakyat.
“Hari ini anggota DPRD membela kepentingan dirinya sendiri saja nggak sanggup, nggak mampu. Apalagi membela kepentingan rakyat Kabupaten Bekasi. Ini yang menjadi pertanyaan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah menilai, kinerja anggota DPRD sampai saat ini sudah maksimal. Contohnya, mengenai kepekaan dan keperdulian terhadap pandemi Covid-19 ini. Kata Holik, yang harus diketahui bersama DPRD ini bukan lembaga pengguna anggaran, tapi hanya sebatas pengawasan. Sehingga apabila dianggap DPRD diam itu salah. “Selama ini kami merasa sudah maksimal,” ucap politisi Partai Gerindra ini. (pra)
