Berita Bekasi Nomor Satu
Bekasi  

Usaha Kecil Kolaps

Illustrasi : Pedagang bakso membersihkan etalase yang sudah ditutup di Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Rabu (14/7). Dampak PPKM Darurat, ratusan pedagang bakso di Cikarang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso) terancam gulung tikar. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Puluhan ribu pelaku usaha mikro kecil di Kota Bekasi menjerit setelah satu tahun lebih bertahan pada masa pandemi Covid-19. Jumlah ini termasuk sekitar 600 pedagang pasar yang sudah tidak mampu bertahan. Daya beli masyarakat yang menurun menjadi salah satu penyebab ratusan pedagang pasar tersebut bangkrut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi, Teddi Hafni menyampaikan pedagang pasar yang sudah tidak lagi sanggup menjalankan bisnisnya mencapai 10 persen dari enam ribu pedagang, mereka tersebar di 15 pasar di Kota Bekasi. Cerita pedih ini disaksikan melalui pedagang yang datang ke kantornya, maupun pada saat mengunjungi sejumlah pasar.

“Ada, yang sudah tutup ada, karena kan pedagang itu banyak yang dari luar ya, bukan hanya orang sini saja. Yang sudah berhenti ada, memang tidak banyak banget ya, tergantung pasarnya, persentase nya 10 sampai 20 persen,” katanya.

Dari enam ribu pedagang pasar, maka 10 persen dari mereka mencapai 600 pedagang. Namun, situasi saat ini beberapa pelonggaran sudah diberikan, pedagang pasar bisa beraktivitas hingga pukul 20:00 WIB, dikecualikan empat pasar yang berstatus pasar induk diberikan izin beroperasi lebih lama.

Ia meyakinkan segala kebijakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya kesehatan dan ekonomi. Pedagang dipersilahkan kembali berdagang, dengan catatan protokol kesehatan dilakukan secara ketat.

“Silahkan gunakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dengan segala kekurangannya, tapi tetap apa yang diberikan oleh pemerintah itu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” tambahnya.

Selama pandemi, sektor usaha mikro kecil dinilai sebagai pondasi kuat untuk menopang dan menjaga roda perekonomian masyarakat tetap berjalan. Maka, pihaknya mendorong para pedagang pasar untuk tetap bertahan mengarungi pandemi Covid-19.

Pihaknya melalui kepala unit pasar telah memberikan informasi bantuan untuk dapat diakses oleh pedagang selama masa PPKM level empat. Selain itu, direncanakan vaksinasi segera dilakukan di lingkungan pasar pada akhir pekan ini, meskipun beberapa pedagang pasar telah divaksin di lingkungan tempat tinggal masing-masing, ditarget 300 pedagang dalam satu hari.

“Cuma kan ada yang tersisa, yang belum, kan pedagang itu ada yang bukan penduduk asli sini kan, dia belum sempat divaksin di daerahnya, sekarang oleh kita diberi kesempatan,” tukasnya.

Senada, Perwakilan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bekasi, Yuli Sri Mulyati menyampaikan 10 persen dari total 1.000 anggotanya gulung tikar. Diantaranya pedagang busana, hingga pedagang kelapa, 10 persen dari mereka berkisar 100 pedagang.”Sepuluh persen paling ya ada tuh,” ungkapnya.

Pembatasan jam operasional ikut memperparah pendapatan para pedagang, pendapatan pada beberapa pekan terakhir tercatat menurun hampir 75 persen. Maka terjadi perubahan pola perdagangan secara daring, hingga berkeliling bagi para pedagang sayur, jumlah pedagang di pasar berkurang seiring turunnya jumlah pembeli.

Selain itu, pelaku usaha di mall juga berpindah, dari pasar modern menuju pasar tradisional. Meskipun demikian, sosok penyintas Covid ini mengatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah, hal ini lantaran menyaksikan langsung kenyataan dilapangan.”Antisipasinya teman-teman ini sekarang kan ada media online, mereka pergunakan itu. Untuk sayuran ini mereka selama PPKM lebih banyak keliling,” tukasnya.

Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi, Aji Ali Sabana meminta kepada Pemkot Bekasi untuk memberikan kelonggaran bagi sektor usaha. Pelaku usaha di semua sektor disebut tidak terkecuali dalam kondisi terpuruk, kelonggaran perlu diberikan dengan jaminan penerapan protokol kesehatan ketat.

“Kembali PPKM itu diberlakukan di tingkat RT RW. Namun bagi mereka diberikan kelonggaran untuk beroperasi dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Kalau tidak seperti itu mati,” ungkapnya.

Penurunan pendapatan sudah terjadi sejak belum masuk masa pandemi. Catatannya, penurunan pendapatan saat itu sudah mencapai 50 persen, ditambah dengan situasi pandemi, pedagang kehilangan pendapatannya sampai 75 persen.

Penurunan tidak terkecuali, terjadi di semua pedagang, mulai dari pakaian hingga bahan pokok. Situasi ekonomi pedagang diperparah saat pasar mulai direvitalisasi, beban pedagang ditambah dengan harus membayar uang muka 10 persen kios di gedung pasar jika ingin tetap eksis.”Di penampungan TPS kita itu, kota saat PPKM menutup toko beberapa hari,” paparnya.

Saat ini para pedagang tengah mengajukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pasar ditutup pada saat PPKM darurat. Difasilitasi oleh kepala pasar untuk diajukan kepada pemerintah provinsi.

Ada dua ribu pedagang siang dan malam di pasar tempat ia berdagang, di tengah kesulitan banyak pedagang yang memilih untuk dirumah, tidak beroperasi, sebagian besar pindah ke pasar lain. Total ada 10 pedagang hanya memilih untuk berada di rumah, 15 lainnya pindah ke pasar lain, tersisa sekitar 1.000 pedagang di tempat penampungan.

Belakangan situasi pedagang semakin terhimpit, spanduk bertuliskan tenggat pembayaran uang muka terpasang. Pedagang bisa bertahan di lokasi jika melunasi uang muka paling lambat pertengahan bulan ini, pedagang sampai saat ini merasa tidak pernah diajak berunding untuk menyepakati harga sewa.

“Harusnya kalau sekarang kamu pedagang rasakan dalam situasi seperti ini tidak ada pembongkaran dan pembangunan,” tambahnya.

Hal yang sama juga dialami oleh pedagang di pasar Bantargebang. Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Bantargebang, Mulia menyampaikan saat ini hanya tersisa kurang dari 1.000 pedagang, dari total pedagang mulanya 1.500.”Menyedihkan mas, yang jelas sekarang sih terpuruk,” keluhnya.

Pedagang pasar harus terbebani dengan biaya sewa kios yang tengah dalam perbaikan oleh pihak swasta. Total biaya yang harus dikeluarkan berkisar Rp300 juta, jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya dengan harga paling tinggi Rp40 juta.”Kami ini kemarin dipaksa membayar renovasi, cuma harganya benar-benar mencekik leher,” tukasnya. (sur)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin