BEKASI SELATAN – Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Bekasi direncanakan mulai kembali pada September 2021. Melalui surat edaran, Dinas Pendidikan setempat meminta kepada sekolah untuk dapat mempersiapkan sarana penunjang protokol kesehatan hingga sumber daya manusia (SDM).
Rencana PTM menyusul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Kota Bekasi. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021, wilayah PPKM level 3 boleh menyelenggarakan sekolah tatap muka secara terbatas.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Krisman Irwandi mengatakan, surat edaran mengenai rencana PTM telah disampaikan kepada satuan pendidikan.
“Kita sudah bersurat kepada sekolah untuk mempersiapkan rencana PTM,” ujar Krisman kepada Radar Bekasi, Kamis (26/8).
Rencana PTM di Kota Bekasi akan diselenggarakan mulai bulan depan. Namun demikian, kata Krisman, sampai dengan saat ini pihaknya belum memutuskan tanggal pelaksanaannya.
“Semoga saja bisa dilaksanakan pada September. Nah untuk September kapannya, kami belum bisa sampaikan karena semuanya harus disiapkan dengan matang,” katanya.
Adapun PTM akan diselenggarakan di 262 sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta. Ratusan sekolah ini merupakan satuan pendidikan yang sebelumnya melaksanakan pembelajaran Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP).
“Rencana PTM ini kami akan buka pada 262 sekolah yang sebelumnya sudah melaksanakan ATHB-SP,” jelasnya.
Diperkirakan jumlah sekolah penyelenggara PTM akan bertambah. Tentunya tergantung pada kesiapan satuan pendidikan, mulai dari sarana penunjang protokol kesehatan, jumlah siswa yang sudah divaksin, hingga SDM yang mumpuni.
“ Jumlahnya akan terus bertambah nanti, kita melihat siswanya banyak atau enggak yang sudah divaksin di sekolah tersebut. Jika sudah banyak yang divaksin kemudian sarana prokesnya menunjang, ya sekolah tersebut bisa dibuka,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Disdik Kota Bekasi, jumlah siswa SMP yang sudah divaksin sekitar 68 ribu orang. Rincinya 46.772 orang mengikuti vaksinasi gelombang pertama dan gelombang kedua sebanyak 21.228 orang.
Beberapa hari ini, Disik akan menunggu laporan kesiapan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan PTM. Laporan itu akan menjadi dasar pengajuan penyelenggaraan PTM ke Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.
“Jika kami sudah mendapatkan laporan dari sekolah, dari hasil surat yang kami sampaikan tadi lebih lanjutnya kami akan meminta instruksi dari pak wali kota. Jika beliau bilang boleh, ya kami langsung melaksanakan PTM,” jelasnya.
PTM di Kota Bekasi akan menerapkan metode hybrid learning atau pembelajaran campuran antara tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sama seperti pembelajaran ATHB-SP. Dengan begitu, tidak semua siswa dalam satu kelas mengikuti PTM terbatas.
“Jadi tidak langsung kita masukan semua, kemudian jumlah siswa yang mencapai 42 siswa itu karena sebenarnya 1 kelas itu bisa menampung 45 siswa hanya saja perlu disiapkan bangku dan kursinya,” terangnya.
Dewan Pendidikan Beri Masukan
Ketua 1 Dewan Pendidikan Kota Bekasi Andi Sopandi memberikan sejumlah masukan terkait rencana PTM. Dikatakannya, Kota Bekasi hanya perlu menyempurnakan PTM karena sebelumnya telah dilaksanakan ATHB-SP.
Menurut Andi, pemerintah perlu secara terbuka menyampaikan zona penyebaran Covid-19 lingkungan sekolah kepada orang tua siswa. “PTM ini tinggal disempurnakan saja, hanya dalam hal ini pemerintah harus lebih transparansi mengenai zona sekolahnya,” ungkap Andi.
Sebab, kata dia, terkadang pemerintah sedikit tertutup mengenai data zona penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah sekolah. Sehingga orang tua siswa ketika diminta tanda tangan persetujuan banyak yang berpikir ulang.
Hal ini pun terungkap dalam survey terkait ketersediaan orang tua untuk siswa PTM jenjang SMP yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Bekasi.
“Dewan Pendidikan telah mengadakan survei, terkait izin orang tua bahwa 83 persen orang tua setuju sekolah tatap muka, tetapi ketika diminta surat pernyataan langsung menurun menjadi 35 persen,” ucapnya.
Menurutnya, hal tersebut terjadi sebab tidak ada transparansi yang jelas untuk wilayah zona penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Dalam hal ini hanya sekolah yang mengetahuinya.
“Untuk zona mungkin sekolah tahu, tapi belum tentu masyarakat tahu secara detail. Sehingga ketika diminta surat persetujuan orang tua agak enggan untuk memberikannya,” terangnya.
Dewan Pendidikan Kota Bekasi juga melakukan survey mengenai ketersediaan masker pada siswa SD. Hasil survey, rata-rata siswa SD hanya memiliki 1 masker.
Sehingga terkait hal ini, pemerintah harus menyediakan masker untuk siswa SD. Menurutnya, Kota Bekasi dinilai dapat melaksanakan PTM namun butuh pengawasan yang lebih ketat. Sebab migrasi di wilayah ini cukup aktif seperti wilayah Jakarta.
“Butuh kontrol yang ketat, karena migrasi di Kota Bekasi itu sangat aktif. Jadi waspadanya lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (dew/oke)
