RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Sejumlah orang tua wali murid tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bekasi, mengeluhkan tingginya biaya seragam dan atribut sekolah pada tahun ajaran baru ini.Pasalnya, ditengah pandemi Covid-19 ini penghasilan warga tidak menentu.
Ya, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Bekasi dimulai hari ini. Kegiatan dengan masa transisi ini akan berlanjut ke masa kebiasaan baru, dan diikuti oleh sekolah lain di semua jenjang di Kota Bekasi.
Salah satu wali murid yang menyekolahkan anaknya di salah satu SMPN di Kota Bekasi menyebut biaya yang harus dikeluarkan hampir Rp1 juta untuk seragam dan atribut dinilai tak masuk akal. Kendati demikian, pembayarannya bisa dicicil pada saat pengukuran tubuh dan pembagian seragam.
“Saya sih sebenarnya nggak masalah bayar seragam, asal harganya masuk akal. Keuangan (keluarga) pasti berkurang, namanya pandemi,” kata orang tua siswa yang menolak disebutkan namanya ini kepada Radar Bekasi, Selasa (31/8).
Biaya yang dikeluarkan ini untuk menebus baju batik dua pcs, sepasang pakaian olahraga, dasi, ikat pinggang, topi, kerudung, atribut OSIS, dan sampul raport, semua keperluan ini ditaksir Rp500 ribu dengan harga yang masuk akal. Untuk seragam putih biru dan Pramuka ia beli di pasar, tidak disediakan oleh sekolah, masing-masing Rp150, dan Rp170 ribu.
Ia mengaku terkejut dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk semua keperluan itu. Padahal menurutnya, untuk memberi seragam ratusan pics tiap saku itemnya, harga yang didapatkan bisa ditekan lebih murah dibandingkan beli satuan.”Tapi saya ga tau ya, tahun-tahun kemarin, mungkin sama gamasuk akalnya, cuma gaada yang berani cerita,” tukasnya.
Wali murid yang lain, sama-sama menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, harus mengeluarkan uang hampir Rp900 ribu. Seragam yang ia dapat dengan uang itu, sepasang seragam yang digunakan untuk hari Jumat, satu rompi sekolah, atribut Pramuka, dan dua pics batik.
Ia mengaku hal ini cukup memberatkan bagi orang tua siswa, terlebih PTM nanti belum penuh lima hari dalam satu Minggu datang ke sekolah. Dalam situasi ekonomi seperti ini biaya seragam dan atribut sekolah dinilai terlalu dipaksakan.”Apalagi yang kondisi ekonominya di bawah saya,” katanya.
Beban ekonomi yang harus ditumpu oleh wali murid ini dibenarkan oleh Pengamat Pendidikan, Imam Kobul Yahya. Ia menjumpai sendiri beban yang ditanggung orang tua menjelang PTM bulan ini, berkisar Rp700 sampai Rp1,2 juta.
Hal ini menjadi kendala terutama bagi siswa yang masuk menggunakan jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).”Jadi kendala sekarang ini justru kendala yang benar-benar terpuruk orang tua itu. Dan itu belum bisa ditanggulangi oleh sekolah, dan Dinas Pendidikan (Disdik) sampai saat ini tidak menganggarkan itu,” ungkapnya.
Kepada Radar Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan bahwa di awal PTM ini tidak diwajibkan mengenakan seragam sekolah, atau menggunakan seragam yang telah dibeli dari luar lingkungan sekolah, yakni putih merah untuk SD, atau putih biru untuk SMP.
Terkait dengan biaya seragam dan atribut sekolah tersebut, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan edaran kepada sekolah untuk koperasinya tidak menjual seragam diatas harga pasar. Bahkan seragam ini ia sebut tidak wajib dibeli oleh wali murid jika tidak memiliki biaya.
“Kita sudah buat edaran ke sekolah, umpamanya harga jual sekolah itu harus dibawah harga pasar,” ungkapnya.
Namun, lebih dalam ia menyebutkan bahwa harga tiap seragam tidak akan sama, bergantung pada kualitas bahan yang digunakan, semakin baik bahannya maka semakin tinggi harganya. Ia mempersilahkan kepada masyarakat untuk memastikan secara langsung antara harga dengan bahan yang digunakan.
“Nanti kita tegur (jika sekolah tidak ikut surat edaran yang sudah diberikan), dari mana harganya, tinggal dia memberikan penjelasan kenapa harus lebih tinggi,” tukasnya.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Effendi mengatakan bahwa seragam dan atribut sekolah ini seharusnya tidak memberatkan orang tua siswa pada masa pandemi. Pada prinsipnya untuk seragam khas sekolah, harga didapat dari kesepakatan sekolah dengan orang tua siswa.
“Itu kemarin di dinas pendidikan akan mengatur secara keseluruhan tentang seragam. Seragam yang pokok itu misalkan untuk SMP kan putih biru, adapun yang lain ciri khas sekolah itu, batik, olahraga, ini kan punya mekanisme kesepakatan dengan orang tua,” paparnya.
Sekolah seharusnya mengerti memahami ketentuan yang telah diatur oleh Disdik Kota Bekasi. Jika sekolah tidak memahami dan memudahkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya, maka dinas pendidikan diminta untuk memonitoring dan mengevaluasi semua sekolah.
“Ini tentunya dinas pendidikan kita minta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait setiap sekolah SMP negeri dan SD Negeri di Kota Bekasi,” tukasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi, Aryanto. Dia mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh sekolah terkait dengan hal ini harus sepersetujuan orang tua siswa. Orang tua siswa yang keberatan, tidak mampu, bisa menyampaikan aspirasinya melalui komite sekolah yang diisi oleh perwakilan orang tua untuk mencari jalan keluar.
Harga yang telah disepakati berhak diketahui oleh tiap orang tua siswa secara detail, satu per satu harganya. Keputusan mengenai harga seragam dan atribut sekolah ini mesti disosialisasikan guna mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas publik.
“Jika ada keluhan, kritik, atau saran, yang tidak bisa tertampung di komite, maupun sekolah, silahkan sampaikan kepada dewan pendidikan. InsyaAllah kami akan menindaklanjutinya,” ungkapnya. (Sur)
