RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah persoalan kerap dihadapi partai politik (Parpol) di Kota Bekasi dalam penggunaan anggaran Bantuan partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD Kota Bekasi. Untuk itu, Parpol yang bermasalah dengan Laporan pertanggung Jawaban (LPJ) harus diberi sanksi. Demikian ditegaskan Pengamat politik dan kebijakan public Unisma Bekasi, Adi Susila.
“Jadi, menurut saya itu terkait pelaporan LPJ Banparpol perlu diberikan sanksi bagi parpol yang bermasalah, karena memang keadaan ini sudah terulang terus setiap tahunnya dan sayangnya parpol yang bermasalah pun tidak diberi sanksi apapun. Harusnya, beri sanksi parpol yang LPJ nya bermasalah supaya ada efek untuk memperbaiki pelaporannya,” ujar Adi Susila.
Lagipula, kata dia, dana Banparpol diterima melalui APBN/APBD yang notabenenya itu mesti dipertanggungjawabkan dengan baik. Jika ada penyelewengan satu rupiah pun itu merupakan pelanggaran hukum. “Tapi kalau kita lihat setiap tahunnya setiap parpol yang bermasalah tidak diberikan sanksi apa-apa dari tindakannya tersebut, dan di tahun berikutnya pun diperkenankan menerimanya kembali,” tegasnya.
Saat ini, 2 dari 8 Parpol di Kota Bekasi belum mengajukan proposal ke Kesbangpol Kota Bekasi,”Sampai saat ini tinggal Golkar dan Gerindra bang yang belum, sisanya untuk 6 parpol itu sudah cair semua,” kata Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga non Pemerintah di Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Suparso kala ditemui di kantor DPC PKB, Selasa (19/10).
Menurutnya, terkait dua parpol yang belum mengajukan proposal pencairan Banparpol itu masih ada waktu untuk memprosesnya. Dia berharap, proposal dari keduanya bisa segera dilakukan memudahkan tahapan pekerjaannya, sekaligus supaya dananya pun bisa segera dimanfaatkan sebagai mestinya sesuai aturan yang sudah ditentukan. “Kita masih tunggulah, harapan kami sih bisa secepatnya,” ujarnya.
Suparso menegaskan, pihaknya tetap melakukan monitoring terkait penggunaan dana tersebut oleh enam parpol yang telah menerimanya, untuk memastikan tak ada penyimpangan penggunaan dananya oleh masing-masing parpol.
“Yang jelas, sebelum pencairan dana ini kami sudah sosialisasi terkait dari penggunaannya ke masing-masing LO parpol. Dan untuk bisa pastikan LPJ itu tak bermasalah, maka kami pun berupaya untuk tetap monitoring agenda mereka, terutama dari segi administrasinya,” tegasnya. (mhf)
