RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi menolak rencana pengunduran jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) menjadi tahun 2027, dari yang sebelumnya dijadwalkan tahun 2024. PKS menilai, pengunduran jadwal Pilpres tersebut mencederai demokrasi di Indonesia.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa mengatakan pengunduran jadwal Pilpres ini dilakukan karena usulan masa jabatan Presiden sudah diolah pada waktu itu dan ditolak. Makanya ada usulan lain yakni penambahan masa jabatan Presiden, dan itu tetap saja mencederai demokrasi di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Budi MM ini menegaskan, Pilpres harus dilakukan sesuai dengan keputusan sebelumnya, yakni tahun 2024, tidak perlu ada revisi-revisi. “Ikuti saja yang sudah kita sepakati sebelumnya, sesuai dengan jadwal tahun 2024. Jangan direvisi menjadi tahun 2027. Alasan Covid-19 sepertinya nggak terlalu masuk akal,” tukasnya.
Menyikapi itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna mengaku, belum bisa menanggapi rumor pengunduran jadwal Pilpres. Kata Usup, kaitan Pilpres ini kewenangan pusat dan daerah hanya mengikutinya saja. Saat ini belum ada arahan dan instruksi apa-apa terkait Pilpres, karena masih konsen di kegiatan hari ulang tahun partai.
“Kita belum bisa menyikapi, karena ini masih rumor juga, belum ada pembahasan, jadi kita nggak mau menanggapi rumor. Kita kan partai demokrasi terpimpin, artinya kita ngikutin di atas saja,” katanya.
Untuk diketahui, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa banyak kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur alias masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga 2027.
Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan para pelaku usaha, Bahlil mengungkapkan alasan pengusaha ingin Pilpres 2024 diundur ialah untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang dalam masa pemulihan.
“Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil. (pra)
