RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imanuddin menegaskan, bahwa pungli dalam penyelenggaraan PPDB online harus diberantas. Pasalnya, masyarakat yang ingin anak-anaknya masuk sekolah negeri itu rata-rata orang dengan kemampuan finansial terbatas.
“Jadi, bicara pungli di PPDB online itu harus diberantas ya, dan saya sebagai wakil rakyat sangat prihatin. Oleh sebab itu, apabila dari masyarakat menemukan atau merasa jadi korban silakan adukan kepada kami, untuk bisa langsung kami tindaklanjuti. Siapapun oknumnya, entah kepala sekolah atau oknum guru atau pihak lain diluar sekolah,” tegas politisi senior asal PDI Perjuangan kemarin.
Anim mengungkapkan, berbicara kualitas saat ini sekolah swasta bisa dikatakan jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Oleh sebab itu, diakui Anim, dia pun memilih sekolah untuk anak-anaknya ke sekolah swasta, meskipun memang harus mengeluarkan biaya sendiri. Akan tetapi, permasalahannya adalah kaitan dengan dana masyarakat yang memang tak memungkinan sehingga memilih sekolah di negeri.
“Artinya, memang masyarakat kita itu ingin sekolahkan anaknya ke negeri karena secara pendanaan tidak mampu. Lalu, kalau terjadi pungli dalam proses PPDB online kan sudah tentu tak ada dana. Makanya, kalau tahu ada di kota Bekasi apalagi khusus kepala sekolah yang bermain, kami dari DPRD siap bertindak atas hal tersebut,” ungkapnya
“Intinya, tidak boleh ada pungli dalam proses PPDB online. Terutama, di sekolah SMP Kota Bekasi,” sambungnya.
Anim mengakui, setiap tahun di pelaksanaan PPDB daring atau online dirinya selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat yang anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri, dan itu rata-rata yang memang tidak mampu secara finansial. Alhasil, bagaimanapun caranya dia berusaha membantu melalui jalur apapun baik prestasi dan lainnya yang penting KTP Kota Bekasi.
“Hal ini setiap tahun terjadi, dan biasanya itu kalau ada PPDB online warga pada kumpul-kumpul di rumah untuk minta dibantu. Total warga itu puluhan orang setiap tahun, semua pun Alhamdulillah dibantu buat masuk negeri lah yang penting KTP Kota Bekasi, karena ya kalau disini nggak masuk negerI apalagi buat ke daerah lain kan ada aturan-aturan lainnya di masing-masing daerah,” tuturnya.
“Dan kaitan dengan permasalahan ini juga, makanya saya punya program sampai tahun 2023 nanti di Kota Bekasi ditargetkan setiap kelurahan itu harus memiliki sekolah negeri, khususnya di dapil saya yang saat ini tersisa satu kelurahan belum punya sekolah negeri SMP, yakni di Jatiraden. Dan sebelum masa jabatan saya berakhir, saya ingin bisa untuk memperjuangkan wilayah itu berdiri sekolah negeri,” pungkasnya. (mhf).
