RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi akan melakukan flashmob atau diam sejenak yang berlangsung di Gedung Juang, Tambun sampai ke Kedungwaringin, Sabtu (10/9/2022). Aksi tersebut akan dilakukan secara serentak dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Hal tersebut sebagai bentuk penolakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi, Uryan Riana mengatakan, penolakan BBM ini adalah instruksi Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, yang kemudian direspon dengan berbagai cara oleh para pengurus di tingkat daerah. Kemarin, Selasa (6/9/2022), Fraksi PKS di DPR RI melakukan Walk Out pada saat pembahasan tentang BBM.
Sementara untuk pengurus di Kabupaten Bekasi akan merespon hal yang sama, dengan berbagai teknik dan cara untuk menolak kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh Presiden, Joko Widodo. Kata Uriyan, pada tanggal 10 September 2022 para pengurus akan melakukan flashmob adalah diam sejenak di pinggir jalan.
“Tanggal 10 September 2022 akan melakukan flashmob adalah diam sejenak di pinggir jalan yang akan dilakukan di Gedung Juang sampai ke Kedungwaringin. Itu akan dilakukan serentak dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (7/9/2022).
Dirinya menilai, dengan adanya kenaikan BBM semua kebutuhan akan ikut naik. Pasalnya, seluruh barang dan jasa dipindahkan atau digeser menggunakan transportasi. Sedangkan seluruh transportasi di Indonesia ini menggunakan BBM. Otomatis dengan kenaikan BBM ini, harga pemindahan barang ikut naik.
“Konsekuensinya barang dan jasa akan ikut naik. Saya sudah merasakan secara langsung, begitu juga masyarakat lainnya. Sembako sudah naik, harga material naik, bahkan kebutuhan-kebutuhan Non Primer semua ikut naik,” ungkapnya.
Pria yang juga sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi ini mengungkapkan, keputusan menaikan harga BBM tidak adil, karena masyarakat saat ini sedang mengalami krisis ekonomi pasca Covid-19 dua tahun belakangan. Misalkan ada yang mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun apabila dihitung jumlah masyarakat miskin di Indonesia, dengan BLT yang diberikan sesuai apa tidak. Berdasarkan data statistik di Indonesia ada sekitar 20 juta masyarakat yang miskin. Sedangkan yang dapat BLT sekitar lima juta. Alhasil ada sekitar 15 juta yang tidak mendapat bantuan. Kemudian dengan kenaikan harga BBM ini, potensi kemiskinan akan bertambah.
“Dengan adanya kenaikan BBM, akan ada potensi penambahan kemiskinan baru, ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu kami menolak kenaikan BBM,” ucapnya. (pra)
