RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setelah mencuatnya kasus asusila yang menyeret oknum pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Jatirasa Jatiasih mendorong dilakukannya evaluasi oleh setiap sekolah.
Hal itu juga menjadi catatan setiap sekolah agar kejadian tersebut tidak terulang dan tenaga pengajar benar-benar di isi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.
Terlebih ada kabar oknum TKK tersangka tindak asusila yang ditunjuk sebagai guru hanya jebolan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Evaluasi secara mendasar telah diberikan oleh beberapa sekolah, terkait pengawasan kepala sekolah kepada guru agar kasus kekerasan seksual di dalam sekolah tidak terulang kembali.
Disampaikan Kepala SDN Jatiasih X Kota Bekasi, Sadiah, evaluasi secara mendasar telah dilakukan oleh sekolahnya untuk mencegah adanya kekerasan seksual di dalam sekolah.
“Evaluasi atau peringatan dari pihak Disdik memang sudah diberikan kepada kami sebagai kepala sekolah, dan turunannya evaluasi ini sudah kami terapkan di dalam lingkungan sekolah kami,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (5/12).
Menurutnya, evaluasi secara mendasar memang sangat dibutuhkan, kejadian kekerasan seksual yang telah terjadi di salah satu sekolah beberapa waktu lalu, menurutnya menjadi sebuah tamparan bagi seluruh sekolah.
“Kejadian yang terjadi di salah satu sekolah kemarin, menjadi tamparan bagi kami seluruh kepala sekolah khususnya bagi kami. Jadi evaluasi secara mendasar memang kami lakukan dengan cepat,” tuturnya.
Evaluasi yang diberikan saat ini adalah berupa pendekatan kepada seluruh guru melalui komunikasi. Sehingga hal tersebut dinilai menjadi salah satu cara untuk mencegah adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah.
“Saya coba lakukan pendekatan yang lebih dalam, walaupun pendekatan melalui komunikasi sudah kami lakukan sejak lama. Saya akan lebih melakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada seluruh guru-guru,” jelasnya.
Selain pendekatan penguatan tentang keagamaan juga diberikan kepada seluruh guru. Menurutnya terjadinya aksi tersebut karena penanaman agama yang kurang kepada guru.
“Kalo pengetahuan agama nya kuat saya kira tidak mungkin terjadi hal tersebut, jadi penguatan keagamaan ini kami berikan agar guru kami bisa menghindari kasus-kasus serupa,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala SDN Jatimekar VI Kota Bekasi Agam. Pihaknya mengatakan, bahwa evaluasi yang sama juga telah disampaikan melalui Disdik kota Bekasi.
“Kami sudah diberikan evaluasi oleh pihak Disdik, untuk kemudian bisa kami lakukan pengawasan di sekolah,” ucapnya.
Sementara pihaknya mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan secara berkala, dengan cara pendekatan melalui komunikasi kepada seluruh guru.
“Kami lakukan pendekatan kepada guru melalui komunikasi, dan pendekatan ini akan kami lakukan secara berkala atau terus menerus. Sehingga sejak dini kami bisa mengetahui masalah-masalah apa yang timbul di dalam sekolah, ” paparnya.
Terkait penunjukan SDM guru sekolah jebolan SMA, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Latu Har Hary mengungkapkan bahwa jika alasan adanya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) guru maka hal tersebut diakuinya dapat dimaklumi.
“Kalau alasan yang sama disampaikan kurang pas maksudnya, kenapa harus guru TKK yang lulusan SMA dan kalau tidak ada SDM TKK yang lain yang dari lulusan S1 keguruan mungkin bisa jadi permaklumkan,” terangnya.
Namun demikian jika hal tersebut disengaja dan dilakukan pembenaran, maka Dinas Pendidikan (Disdik) dalam hal ini harus melakukan evaluasi dan memberikan sanksi tegas.
“Cuma kalau ternyata hal itu disengaja dan dilakukan pembiaran maka Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi dan memberikan sanksi manakala setelah di evaluasi terdapat hal yang kurang tepat di dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Sebab menurutnya kepala sekolah sebagai pimpinan dalam institusi sekolah harus benar-benar mempertanggungjawabkan hal yang memang telah terjadi. “Karena kepala sekolah adalah pimpinan dalam institusi sekolah,” tukasnya. (dew)
