Guru Dinilai Tidak Peduli Mutu dan Kualitas Pendidikan

MENGAJAR MURID: Seorang guru sedang mengajar murid Sekolah Dasar (SD) pada salah satu sekolah, di Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, belum lama ini. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kebijakan sertifikasi guru ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan guru. Tujuan utama sertifikasi yang menyasar peningkatan kompetensi dan mutu guru justru tidak tercapai.

Menurut Bidang Khusus Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi, G Anwar AS, sebenarnya sertifikasi guru merupakan sebuah tahapan yang harus ditempuh seorang guru agar mampu atau layak dianggap sebagai guru yang profesional.


Kata dia, para guru mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu contoh, para guru meminta kenaikan gaji atau tambahan tunjangan dan penambahan ruang kelas baru. Bukan bicara pada peningkatan mutu pendidikan.


“Ini hampir seluruh sekolah pengajuannya seperti itu. Sehingga tidak bicara lagi soal peningkatan IPM dan mutu yang baik. Mereka (guru, Red) lebih condong memikirkan dirinya sendiri. Padahal, tunjangannya para guru itu melebih gaji buruh,” kata Anwar, Kamis (19/1).

Ia menyampaikan, seharusnya para guru ini menyambut baik dengan temuan bahwa IPM Kabupaten Bekasi terendah. Dalam artian, mereka (guru, Red) ikut memikirkan bagaimana peningkatan mutu pendidikan.

Anwar menyayangkan, tingkat pendidikan minimal 12 tahun, tetapi di Kabupaten Bekasi masih dibawah itu (tingkat pendidikannya).

“Lama pendidikan itu 9,5 tahun, yang seharusnya 12 tahun. Kalau dihitung 9,5 tahun, berarti masih kelas satu SMA,” ucapnya.

Tentu yang menyebabkan itu beragam, salah satunya faktor ekonomi, lingkungan, maupun lainnya. Kenapa anak-anak tidak mau melanjutkan sekolah?.

“Kami baru datangi 11 sekolah. Tapi belum kami buat kesimpulan. Beberapa sempel ini sedang dikaji,” beber Anwar.

Oleh karena itu, pihaknya (Dewan Pendidikan) akan melakukan Rapat Kerja (Raker) terlebih dulu bersama Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Kepala Dinas Pendidikan.

Selanjutnya dengan DPRD, untuk mencari pola yang lebih bagus, cara peningkatan IPM buat guru seperti apa.

“Karena banyak yang saya dengar, para guru tersebut juga tidak linier. Misalkan guru agama, masih bisa ngajar di mata pelajaran lain,” terang Anwar. (pra)