RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Kontraktor Utara (Pakar) Bekasi, melakukan aksi dan menggeruduk Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya telah melayangkan surat untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Namun hingga dua minggu, tidak ada jawaban dari pihak Pemkab Bekasi, dan berujung pada aksi pembakaran berkas perusahaan di depan Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Kantor Sekda, di Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (3/7).
Ketua Pakar Bekasi, Abdul Darip menyampaikan, dalam aksi tersebut mereka menuntut keadilan dan dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, saat ini para pengusaha putra daerah, konsisten dalam membayar pajak perusahaan, namun tidak mendapat proyek atau pekerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama beberapa tahun belakangan.
“Intinya, kami sebagai putra daerah dan pengusaha lokal, menuntut agar ada kebijakan untuk dilibatkan dalam pembangunan daerah yang juga terdaftar sebagai rekanan di lingkungan Pemkab Bekasi,” kata Darip.
Berdasarkan hasil penelusuran yang mereka dapat di lapangan, saat ini perusahaan-perusahaan konstruksi yang tengah melakukan kegiatan infrastruktur, didominasi dari luar daerah Kabupaten Bekasi, yakni Jakarta, Bandung dan lainnya.
Darip mengungkapkan, sejak 2020 silam, perusahaan milik putra daerah Kabupaten Bekasi, sudah mulai tersingkir. Dan saat ini, mereka berharap Pemkab Bekasi agar tidak menutup mata terhadap perusahaan putra daerah.
“Jadi, proyek pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Bekasi saat ini, itu didominasi perusahaan dari luar daerah. Memang sebelumnya, ada beberapa kontraktor rekanan dari Kabupaten Bekasi masih dapat pekerjaan, tapi hanya sebagian kecil. Namun sejak 2020 sampai sekarang 2023, sudah mulai tersingkir oleh perusahaan dari luar Kabupaten Bekasi,” sesal Darip.
Lanjutnya, dari hasil audensi Pakar Bekasi dengan Sekda Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mengkoordinir para pengusaha asal Kabupaten Bekasi.
“Saat kami melakukan audiensi dengan Sekda, belum bisa memberikan jawaban secara pasti, tapi akan berkoordinasi dengan para SKPD yang ada di Pemkab Bekasi. Sebetulnya keresahan kami ini sudah disampaikan juga ke Pj Bupati, termasuk mencatat perusahaan-perusahaan luar yang dominan menguasai proyek saat ini di Kabupaten Bekasi,” terang Darip.
Menanggapi hal itu, Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mengaku akan menampung keluhan aksi dari Pakar Bekasi.
“Intinya, apa yang menjadi keluhan, masukan atau saran, itu akan kami tampung dan didiskusikan dengan pimpinan (Pj Bupati) serta para SKPD,” ucapnya.
Puluhan Pakar Bekasi tersebut juga melakukan audiensi dengan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saiful Islam. Dalam pertemuan itu, Saiful akan menindaklanjuti keluhan para pengusaha untuk disampaikan ke pimpinan dan mengakomodir dengan melakukan rapat bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.
“Kami akan tindak lanjuti keluhan dan aspirasi dari teman-teman Pakar Bekasi. Meski demikian, para kontraktor lokal ini juga harus profesional, sehingga bisa bersaing dengan kontraktor luar. Misalnya melalui Peraturan Bupati (Perbup), berapa porsi proyek yang harus diberikan ke kontraktor lokal dan luar. Kontraktor lokal ini harus jadi prioritas, tapi hasil kerjanya sesuai spek yang ada. Kalo kerjanya nggak bagus, ya harus dikasih sanksi atau jangan diberi pekerjaan lagi tahun depan,” saran Saiful. (ris)
