RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lengkap sudah bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Prabowo Subianto menjadi yang terakhir setelah memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Namun dibalik itu, sejumlah nama merasa kecewa karena tak jadi pilihan Bacapres.
Gibran berhasil menyingkirkan sejumlah tokoh serta politikus senior yang digadang-gadang mendampingi Prabowo Subianto. Seperti menteri BUMN Erick Thohir dan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Bahkan keduanya disebut-sebut sudah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu syarat Bacawapres yang harus dipenuhi.
Tak hanya itu, sejumlah nama lainnya mencuat dan digadang- gadang untuk menjadi Capres dan Cawapres. Mereka diantaranya seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandi Salahudin Uno, ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto.
Namun sayangnya, keberuntungan belum berpihak kepada mereka. Kekecewaan mereka rasakan, ketika namanya tak menjadi pilihan. Seperti yang dirasakan oleh Sandiaga Uno. Sebelumnya dia didorong oleh partainya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi cawapres Ganjar. Kebetulan, PPP adalah partai pengusung Ganjar sebagai capres. Namun, partai pengusung lebih memilih Mahfud MD menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024 nanti.
Sandiaga pun mengakui hatinya merasa teriris meskipun keputusan tersebut harus diterimanya. Kendati tak jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga kini didapuk sebagai Dewan Pakar di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“GMPI ini ada singkatannya ni, ini bakal jadi quotes saya belajar dari Gus Romy (Muhammad Romahurmuziy). GMPI Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia. Walaupun hati teriris. Itu bakal quote itu dari Gus Romy,” ungkap Sandi di acara GMPI PPP, belum lama ini.
Sementara itu, pengumuman pertama dilakukan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya. Cak Imin berhasil menyingkirkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang di awal menjadi pilihan Anies.AHY pun menerima keputusan Anies tersebut. Namun akhirnya Partai Demokrat harus mencabut dukungan ke Anies dan sekarang membela kubu Prabowo Subianto.
“Selamat atas kepada Bapak Anies dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasi sebagai pasangan capres cawapres 2024 ke depan semoga sukses. Akhirnya kepada kader Demokrat saya berpesan tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar, lanjutkan kerja keras kita, tetap rendah hati dan tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap kita raih tanpa harus mengorbankan nilai moral, etika dan nilai persahabatan,” jelas AHY, usai menerima keputusan tak menjadi pendamping Anies.
Setelah gagal menjadi Bacawapres, nama-nama yang sempat santer dipersiapkan mendampingi masing-masing Capres ini kedepan hanya bisa menunggu jabatan menteri dalam kabinet setelah pemilu selesai. Seperti Erick, AHY, dan Yusril Ihza Mahendra yang saat ini mengusung Prabowo Gibran.
“Kedepannya mereka menunggu jatah menteri kalau Prabowonya menang, kalau Prabowo nggak menang ya mereka kan masih bisa lobi-lobi ya supaya dapat jatah menteri dan bisa berpartisipasi di dalam pemerintahan nanti yang menang,” kata Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio.
Gagalnya nama-nama tersebut, terutama mereka yang santer dikabarkan akan mendampingi Prabowo besar dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Skenario yang dapat dibaca belakangan ini, Presiden Joko Widodo ingin putra sulungnya Gibran menjadi Bacawapres.
Lebih dari sekedar anak muda, Gibran kata Hendri adalah anak presiden yang usianya masih muda.”Ya mereka bukan anak presiden. Kan skenarionya, nampaknya pak Jokowi ingin anak presiden, memang ingin anaknya (maju sebagai Bacawapres),” tambahnya.
Menurutnya karena putusan telah diketok, maka rakyat hanya dapat menjalani nasibnya sendiri dan mengedepankan budi kemanusiaan dan hati nurani.“Karena hanya dua hal tersebut yang dimiliki oleh rakyat saat ini dan apakah itu dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998 ataupun bagian dari dinasti politik, itu biarkan rakyat yang menilai,” tutupnya. (sur)
