KPU  Pastikan Tahapan Pemilu Berjalan

ILUSTRASI : Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin (tengah) saat memimpin Rapat. Dia memastikan tahapan pemilu tetap berjalan. ARIESANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi memastikan proses tahapan Pemilu 2024 yang sudah diputuskan sebelumnya tetap berjalan meskipun  belum adanya instruksi dari KPU Pusat maupun Provinsi. Walaupun sejumlah partai politik menggaungkan penundaan Pemilu 2024 mendatang, dengan berbagai alasan.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin mengatakan, sampai saat ini belum ada diskusi maupun respon apa pun di internal KPU mengenai wacana penundaan Pemilu. Baik dari KPU RI maupun Provinsi. Hal itu mengingat, sebagai penyelenggara Pemilu KPU mengikuti Undang-Undang.


“Bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu kita sesungguhnya mengikuti Undang-Undang. Sampai hari ini belum ada diskusi atau respon apa pun di internal KPU, baik dari KPU RI ke kita, maupun provinsi ke kita,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (6/3/2022).

Kata Jajang, persiapan-persiapan di internal kelembagaan tetap normal seperti biasa. Artinya, tidak ada yang terganggu. “Kita sedang menyusun anggaran, program, perencanaan, maupun perkuatan personil, itu sedang kita lakukan, tidak terpengaruh dengan isu,” katanya.


Menurutnya, apabila wacana penundaan Pemilu disetujui oleh legislatif, kemudian dijadikan sebuah dasar Amandemen maupun yang lainnya, KPU akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Sepanjang itu diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku.

“Jika Undang-Undang itu mengatur soal Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan tertera di pasal-pasalnya. Kita akan melaksanakan dengan cara menyusun tahapan, itu informasi yang kita terima dari KPU RI,” tuturnya.

Sebelumnya,  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengatakan PAN setuju menunda Pemilu 2024. Alasannya, PAN menilai kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu pulih.

Sementara itu kata dia, anggaran untuk Pemilu 2024 yang besar dapat dialokasikan untuk masyarakat. Selain itu, Zulkifli mengklaim 73 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menginginkannya agar masa jabatannya diperpanjang.

“Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa Pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulkifli.

terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mengusulkan penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun lamanya. Selain itu, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, juga mengaku mendapatkan masukan dari masyarakat agar Jokowi masih menjadi Presiden setelah 2024. (pra)