Berita Bekasi Nomor Satu

Syahrir Jawab Sindiran Pengurus Partai Gerindra Lewat Torehan Suara

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Syahrir

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Syahrir menjawab sindiran pengurus DPC Gerindra Kabupaten Bekasi yang menyebutnya kerap tak mau datang dalam setiap undangan kegiatan. Kepada Radar Bekasi Syahrir menyatakan, sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ia mengaku memiliki kegiatan yang padat.

Tak jarang jadwal kegiatan tersebut berbenturan dengan undangan kegiatan dari DPC.”Saya sudah masuk kepengurusan DPP, jadi ada beberapa kegiatan DPP baik itu kunjungan kerja ke beberapa titik daerah di Jawa Barat. Kedatangan-kedatangan, baik itu Ketum, Sekretaris, ketua harian, dan lain-lain, saya terus mendampingi,” ujar wakil rakyat di DPRD Provinsi Jabar asal Dapil IX, Senin (30/1/2023).

Politikus kelahiran Medan 1 September 1972 ini mengakui dirinya absen dalam setiap kegiatan konsolidasi sekaligus pengukuhan Pengurus Anak Cabang (PAC) yang sudah berlangsung di 20 kecamatan. Akan tetapi hal itu tak membuat hubungannya dengan pengurus DPC dan PAC merenggang. Ia pun mengklaim tetap merajut komunikasi secara intens dengan konstituen. Hal itu dapat Syahrir buktikan lewat perolehan suaranya yang terus meningkat di setiap pemilihan legislatif (pileg).

“Periode pertama perolehan suara pribadi 30 ribu, periode kedua 40 ribu, dan periode ketiga 60 ribu. Itu kan kelihatan ada kepuasan di masyarakat, yang paling penting kan kerja nyata kita itu bisa dilihat oleh masyarakat. Kan ini kunci utamanya, jadi ada kepuasan-kepuasan terhadap keberadaan kita sebagai wakilnya dari Kabupaten Bekasi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

BACA JUGA: Pengurus Partai Gerindra Sebut Irpan dan Syahrir Tak Pernah Hadiri Undangan Kegiatan

Tidak hanya itu, Syahrir juga menegaskan sering mengumpulkan lurah maupun kepala desa di Kabupaten Bekasi untuk menjaring keluhan-keluhannya di wilayah, kemudian disuarakan. Dalam hal ini dirinya sering memberikan pengetahuan bagaimana menyusun atau memasukan sistem bantuan-bantuan yang dari pemerintah provinsi, karena sistemu cukup rumit.

“Dengan sistem SIPD aga susah. Kita berikan semacam pelatihan-pelatihan. Pemerintah desa ini harus benar-benar menguasai, baik itu sistem pemasukan input datanya. Nah ini kan harus ada SDM yang benar-benar bisa kita tunjang. Itu yang kita lakukan saat ini,” ucapnya. (pra)

 


Solverwp- WordPress Theme and Plugin