RADARBEKASI.ID, BEKASI – Meskipun pemerintah Kota Bekasi memperpanjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dari rumah sampai 4 Juni mendatang, namun sejumlah sekolah swasta mengaku akan membuka sekolah mulai hari ini. Demikian ditegaskan Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly.
Menurut Ayung, keputusan ini setelah BMPS melakukan rapat dan berbagai alasan melatar belakangi keputusan tersebut. Diantaranya banyaknya sekolah kesulitan memenuhi biaya operasional menggaji guru selama proses belajar di rumah. Ia mengakui dalam situasi kegiatan belajar normal, pihak sekolah dapat mengingatkan orang tua wali untuk memenuhi kewajiban membayar SPP, meskipun ada beberapa yang menunggak.
“Maka dari itu kami membuat kesimpulan, dari berbagai pertimbangan kita buat edaran bahwa kalau ada sekolah yang ingin memulai kegiatan belajar di sekolah ya dimulai tanggal dua dipersilahkan,” terang Sekertaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, Senin (1/6).
Ayung menjelaskan prosedur belajar mengajar yang ditekankan kepada sekolah-sekolah swasta di Kota Bekasi untuk melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, melakukan sterilisasi menggunakan disinfektan pada ruangan kelas, memeriksa suhu tubuh baik guru, karyawan, siswa, maupun setiap orang yang masuk area sekolah, dan mengurangi jumlah siswa.
Di tempat ia bekerja, yakni di SMK Binakarya Mandiri 2, KBM di sekolah mulai berlangsung pada 4 Juni mendatang, dimulai dengan penilaian akhir semester yang rencananya dilakukan di sekolah.
Penilaian akhir semester dilaksanakan lebih panjang dibanding biasanya. Pada kondisi normal penilaian akhir semester ini hanya dilakukan sepekan, sementara saat ini dijadwalkan sepuluh hari, dalam empat sesi. “Kalau yang biasanya 36, sekarang 18, kita siapkan setengahnya,” tambahnya.
Keputusan hasil rapat BMPS Kota Bekasi ini tidak dipaksakan kepada setiap sekolah, kebijakan dikembalikan kepada masing-masing sekolah untuk memulai KBM mulai hari ini.
Selama kegiatan masa belajar di rumah, sekolah swasta kesulitan untuk memenuhi biaya operasional termasuk menggaji guru. Meskipun diakui terbantu dengan perubahan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dewasa ini, namun tidak membantu 100 persen.
Sejumlah sekolah terpaksa mengeluarkan dana cadangan, bahkan jika situasi ini berlangsung hingga akhir Juni, sekolah terancam bangkrut kurun waktu Agustus mendatang.
Sekolah-sekolah swasta tidak bisa mengurangi atau meringankan biasa SPP siswa, hanya bisa menangguhkan kewajiban siswa jika kemampuan keuangan yang bersangkutan tidak mendukung saat-saat ini. Beberapa orang tua siswa disebut sudah menunggak sejak kurun waktu bulan Maret lalu hingga bulan Juni saat ini.”Kita musyawarah, saya sampaikan kalau untuk mengurangi pembayaran kita nggak bisa, tapi kalau misalkan memberikan penangguhan kita bisa,” tukasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan belum ada KBM di sekolah. Dia mengatakan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Bekasi nomor 421/3453/Disdik untuk mengatur adaptasi terhadap normal baru di sektor pendidikan. Proses KBM akan segera dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang.”Udah-udah, hanya pada proses aplikasinya, aksinya di awal tahun ajaran baru,” ungkapnya.
Menurutnya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan di sekolah, mengatur jarak antar siswa, membatasi kapasitas ruangan 50 persen dari jumlah normal. Sementara untuk keringanan biaya SPP bagi pelajar dan mahasiswa di Kota Bekasi, pihaknya telah meminta dan mangajukan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI. Meskipun, ia mengaku pemerintah Kota Bekasi memiliki alokasi anggaran sebanyak Rp 2 miliar untuk beasiswa.
“Itu nanti untuk SMP, SMA, dan mahasiswa. Kan bisa di berikan satu semester atau dua semester nanti, tapi kalau seluruhnya minta di gratiskan kan gak mungkin,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Effendi mengaku belum mendapati Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan sterilisasi di sekolah-sekolah hingga screening dan rapid tes terhadap guru.”Jadi kita belum bisa memastikan itu secara di lapangan tentang kesiapan pelaksanaan KBM dimasa new normal ini,” ungkapnya.
Tidak sampai disitu, pendanaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya menjelang KBM pada masa new normal menjadi perhatian serius, baik bagi sekolah swasta maupun sekolah negeri. Persiapan dan protokol yang harus dilakukan perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada sekolah-sekolah, KBM dapat dilaksanakan setelah Dinas Pendidikan melakukan upaya konkret di lapangan.”Kalau tidak new normal kita ini tanpa ada kesiapan,” lanjut Sardi. (sur)
